Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Sunday, 15 July 2018

Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien

loading...
Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum EfisienJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menilai kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan di Provinsi Papua saat ini dinilai masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efisien dan efektif pada organisasi pemerintah daerah.

Hal demikian pada akhirnya membuat pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang baik menjadi belum maksimal. Oleh karenanya, penyederhanaan sistem prosedur metode dan tata kerja penyelenggaraan negara menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, supaya pelaksanaan ketatalaksanaan menjadi semakin tertib dan efektif.

“Sebab untuk mendukung arah kebijakan, penyelenggaraan negara mengharuskan bidang Ketatalaksana meningkatkan fungsinya, terutama peningkatan profesionalisme birokrasi serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dilain pihak ikut memperhatikan kesejahteraan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah itu sendiri,” terang dia pada rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan se-Papua, Selasa (10/7), di Jayapura.

Auri menyatakan, ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam menggerakan jalannya organisasi pemerintah daerah, disamping bidang sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan, meliputi penataan sistem prosedur aturan dan tata hubungan kerja.

Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana yang diamatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU 18 2016 tentang perangkat daerah, maka sejumlah lingkup wewenang dan tugas bidang ketatalaksanaan meliputi standarisasi prasarana dan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pedoman tata naskah dinas serta standarisasi pakaian dinas bagi PNS.

Kemudian,standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, lanjut Elysa, diakui tidak lah mudah karena berbagai faktor. “Makanya melalui rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan di Provinsi Papua dengan tema melalui penataan bidang ketatalaksanaan kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan yang prima kita berupaya membangun hubungan komunikasi koordinasi dan komitmen bersama untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kinerja aparatur.”

“Sehingga jalannya pemerintahan semakin baik dan masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara,” terang dia.

Ketua Panitia Penyelenggara, Filipu Ulukkyanan mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan manajemen pengelola ketatalaksanaan kedepan dapat dibenahi. Sehingga mampu menjadi motor pengerak organisasi di lingkungan pemerintah daerah. (diskominfoPapua)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :