Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Sunday, 2 December 2018

Hasil Penelitian Pemetaan Pelaksanaan Otsus Segera Dilaporkan ke Gubernur

loading...
Hasil Penelitian Pemetaan Pelaksanaan Otsus Segera Dilaporkan ke Gubernur
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua saat ini sudah genap 17 tahun. Sekitar empat tahun lagi atau tepatnya di 2021, UU tersebut bakal kadaluarsa atau habis masa berlakunya.

Mendekati masa-masa berakhir UU itu, Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua selama empat bulan melakukan penelitian pemetaan pelaksanaan di lima wilayah adat, kerja sama dengan Universitas Cenderawasih Jayapura.

Hasilnya pun segera dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dalam waktu dekat, untuk dijadkan sebagai bahan masukan dan evaluasi pelaksanaan UU itu di masa mendatang.

Hal demikian disampaikan Kepala Biro Otsus Setda Papua AF. Aryoko, pada seminar laporan akhir tahun penelitian pemetaan pelaksanaan Otsus Papua pada empat bidang di lima wilayah adat, Rabu (28/11), di Jayapura.

Sayangnya Aryoko pada kesempatan itu enggan membeberkan hasil penelitian itu sebelum dilaporkan kepada Gubernur. Hanya saja, laporan yang disampaikan itu memuat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten dan kota, dalam menjalankan empat bidang yang diamanatkan UU Otsus.

“Memang masing-masing daerah memliki keanekaragaman kondisi wilayahnya sendiri. Sehingga laporan yang disampaikan ini bakal menjadi evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dalam rangka Otsus itu sendiri”.

“Kami contohkan, misalnya di bidang kesehatan bagaimana infrastruktur bidang tersebut mendukung jangkauan pelayanan terhadap wilayah adat. Tapi juga juga bagaimana ketersediaan SDM, baik tenaga dokter, perawat, paramedis kemudian dibandingkan dengan jumlah  penduduk yang dilayani. Ini yang kami petakan dalam artian seperti apa dan bagaimana kondisi pelaksanaan Otsus di kabupaten dan kota sejak bergulir selama 17 tahun ini,” ujarnya.

Dia memastikan, hasil penelitian pemetaan tersebut bakal menjadi  sebuah rujukan dan langkah positif maupun konkrit didalam penataan Otsus kedepan.

Dengan demikian diharapkan, pada sisa waktu pelaksanaan UU Otsus yang tinggal menyisahkan empat tahun, dapat menghasilkan sejumlah hal yang baik dan positif untuk menunjang pelaksanaan pembangunan diatas negeri ini.  (DiskominfoPapua)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...