Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 3 June 2019

Yunus Abugau Ungkap Bawaslu Intan Jaya Tolak PSU di Wilayahnya

loading...
Yunus Abugau Ungkap Bawaslu Intan Jaya Tolak PSU di Wilayahnya
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Intan Jaya Yunus Abugau, menyebut pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara di wilayahnya sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, pihaknya menolak pelaksanaan Pemungutuan Suara Ulang (PSU) di wilayahnya yang sebagian besar dikarenakan alasan keamanan.

“Jika mau melakukan PSU, kami angkat tangan. Karena Intan Jaya adalah daerah rawan dan juga nanti akan timbul masalah lebih besar,” terang Yunus kemarin, menyikapi penolakan Bawaslu terhadap hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Intan Jaya.

Dia katakan, proses rekapitulasi di tingkat kabupaten (Intan Jaya) sebenarnya sudah berjalan lancar, Sehingga apabila tetap dilakukan PSU, pihaknya mempersilahkan KPU dan Bawaslu Pusat bersama penyelenggara dari provinsi, untuk menangani langsung jalannya proses PSU disana.

“Memang kami baru dilantik sekitar tiga bulan lalu. Namun kami sudah bekerja maksimal, dimana saat ini situasi dan kondisi kabupaten Intan Jaya, aman, kondusif dan lancar”.

“Sebab pemilihan kami di Intan Jaya pakai sistem noken. Sehingga semuanya sudah disepakati oleh masyarakat. Kita bahkan sudah dituangkan didalam C1 dan hasil itu sudah kami masukkan pada proses rekap namun KPU tidak memberikan salinan. Hal inilah yang membuat masalah bagi Bawaslu Provinsi Papua, sehingga membuat mereka menolak seluruh hasilnya,”kata ia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya menyebut, sejumlah petugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) setempat, membawa kabur hasil rekap tingkat distrik hingga menyebabkan keterlambatan proses perhitungan dan penetapan di tingkat kabupaten.

Tak sampai disitu, selama proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2019 di wilayahnya, para komisioner KPU kerap mendapat teror dari elit politik setempat. “Bahkan ada juga dari salah satu calon legislatif (caleg)”.

“Sehingga ini menjadi sebuah persoalan yang kami hadapi. Sebab memang para elit politik maupun caleg kan berusaha keras meraih suara. Dan ini menjadi kendala yang kami hadapi dalam proses perhitungan suara,” kata ia. (DiskominfoPapua)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...