Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Wednesday, 30 October 2019

Jokowi Ungkap Evaluasi UU Otonomi Khusus Setelah Ada Masukan dari Papua

loading...
Jokowi Ungkap Evaluasi UU Otonomin Khusus Setelah Ada Masukan dari PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Presiden Jokowi memberi isyarat untuk mengevaluasi UU Otonomi Khusus yang dinilai banyak pihak sudah waktunya direvisi.

Kendati demikian untuk mengawalinya, kepala negara butuh masukan dari Pemprov Papua, agar proses evaluasinya berjalan sesuai harapan.

Demikian dikatakan Jokowi dalam kunjungannya ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang kemudian dilanjutkan dengan meresmikan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Senin (28/10/2019).

“(Evaluasi UU Otsus) nanti kalau sudah ada masukan dari sini (Provinsi Papua). (Tapi) sampai saat ini belum mendapatkan masukan apa-apa,” Kata dia.

Sinyalemen serupa sebenarnya sudah disampaikan Jokowi di Jakarta dalam satu kesempatan. Dimana, dia memastikan menunggu masukan dari Pemerintah Provinsi Papua terkait revisi UU Otsus.

Pemerintah pusat, masih menurut Jokowi, perlu membicarakan evaluasi UU Otsus dengan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat.

Sebab bagi Jokowi, yang terpenting adalah bagaimana dana Otsus bisa bermanfaat untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menilai UU Otsus sudah harus di evaluasi. Sebab peruntukannya belum benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua.

“Kita sudah sampaikan semua kepada wakil rakyat di Papua dan Jakarta masalah ini. Kita harap bisa ada solusi untuk evaluasi UU itu,” terang dia. (DiskominfoPapua)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...