Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Wednesday, 18 November 2020

Isaias Douw Keluarkan Surat Penolakan RDP MRP di Wilayah Meepago

loading...
Isaias Douw Keluarkan Surat Penolakan RDP MRP di Wilayah Meepago

NABIRE, LELEMUKU.COM - Bupati Nabire Isaias Douw yang juga selaku Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Meepago menolak pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) di wilayah Meepago yang terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya dengan mengeluarkan surat resmi di Nabire, Provinsi Papua pada Senin (16/11/2020). 

Hal ini berkaitan dengan sedang hangatnya RDP UU Otsus bagi Provinsi Papua yang akhir-akhir ini diperbincangkan oleh berbagai kalangan di Papua. 

Untuk itu Surat ini dikeluarkan oleh Bupati Nabire, dengan berbagai pertimbangan stabilitas keamanan, maupun stabilitas politik menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di wilayah Meepago.

Maka dituangkan dalam Surat Bupati Nabire Nomor 330/2915/Set tentang penolakan rencana pelaksanaan RDP Otsus Papua di wilayah adat Meepago, tertanggal 16 November 2020.

Dalam surat itu berbunyi beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penolakan RDP tersebut, diantaranya sebagai berikut : 1) Kabupaten Nabire adalah salah satu dari 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, maka sudah menjadi tanggung jawab dan tugas Bupati Nabire untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Meepago khususnya di Nabire. 2) Memperhatikan Maklumat Kapolda Papua nomor Mak/I/XI/2020 tentang rencana RDP pada masa pandemi Covid19, tanggal 14 November 2020

Selanjutnya 3) Memperhatikan Surat Kapolres Nabire nomor B/775/XI/YAN/2.1/2020/Intelkam perihal pertimbangan tempat pelaksanaan RDP di Kabupaten Dogiyai yang mendapat penolakan dari sejumlah komponen masyarakat di wilayah adat Meepago dan akan menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah adat Meepago.

Kabupaten Dogiyai dengan Ibu Kotanya Kigamani adalah salah satu Kabupaten di wilayah adat Meepago yang  rencananya menjadi tempat pelaksanaan RDP tersebut, pada tanggal 17-18 November 2020.

Sebelumnya beredar video dan informasi adanya aksi massa di Dogiyai yang menyatakan dukungan RDP MRP dan menyatakan penolakan atas kelanjutan Otsus Jilid II. (Noci) 

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...