Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 16 November 2020

Nicolaus Wenda Ungkap Puluhan Pejabat Pemprov Papua Mengundurkan Diri

loading...
Nicolaus Wenda Ungkap Puluhan Pejabat Pemprov Papua Mengundurkan Diri.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda mengkonfimasi sekitar puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi, telah resmi mengundurkan diri pasca dilantik pada Agustus 2020 lalu.

Meski tak sampai mengganggu kinerja di instansinya masing-masing, namun pengunduran diri itu disayangkan kepala daerah sebab tak menjalankan kepercayaan yang telah diamanatkan.

“Saya tidak tahu totalnya berapa (yang mundur) tapi jumlahnya sekitar puluhan. Tentunya keputusan ini sangat disayangkan sebab mereka sudah diberi kepercayaan tapi tidak dilakukan,” tegas Nicolaus Wenda, di Jayapura, Jumat (13/11/2020).

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Nicolaus, Wakil Gubernur Klemen Tinal telah menginstruksikan seluruh OPD di lingkungan pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi kinerja. 

Dilain pihak, melakukan pelaporan secara berkala setiap enam bulan sekali, untuk kemudian hasil kerja pegawai akan dievaluasi. 

“Hal ini bertujuan agar kedepan tidak ada lagi kejadian dimana ada pegawai yang sudah ditunjuk pada jabatan tertentu lalu mengundurkan diri,” kata ia. 

Ia tambahkan, baru-baru ini sudah bersepakat dengan seluruh Kepala OPD di lingkungan pemerintah provinsi untuk membentuk tim penilai. 

Tim tersebut, wajib melaporkan progres kinerja setiap staf sebelum tutup tahun 2020. 

“Artinya masing-masing OPD bentuk tim badan pertimbangan kepangkatan dan jabatan kecil di instansinya. Lalu melaporkan hasil penilaian paling lambat akhir tahun, supaya ada progres di awal tahun depan,” tutupnya. (DiskominfoPapua)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...