DPRP Desak Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo dan Mimika Percepat Pengesahan Legislator Terpilih
pada tanggal
Wednesday 4 March 2015
KOTA JAYAPURA - Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan HAM, mendesak pemerintah tiga kabupaten di Papua yang belum melantik anggota DPRD terpilih segera mempercepat pengesahan para legislator di daerah mereka.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolly Wonne mengatakan, tiga kabupaten yang belum melakukan pelantikan yakni Intan Jaya, Yahukimo, dan Mimika. Menurutnya, kondisi itu jangan sampai berlarut – larut dan menimbulkan polemik di masyarakat.
“Jangan sampai terjadi hal-hal tak diinginkan. Ini rawan gesekan di masyarakat. Saya minta kepada pemerintah kabupaten itu, mempercepat prosesnya. Pemkab dan pihak terkait lainnya harus tundak pada putusan MK lalu. Sengketa Pileg sudah selesai, saatnya membangun daerah, agar roda pemerintahan dan pembangunan berjalan maksimal,” kata Tolly Wonne, Selasa (3/3/2015).
Katanya, pihaknya bersyukur, tujuh dari 10 kabupaten yang pelantikan anggota DPRD nya sempat molor, kini sudah tak ada masalah lagi. Termasuk Kabupaten Tolikara. Meski itu wilayah rawan, namun pelantikan berjalan aman dan terkendali.
“Saya bersyukur kepada Tuhan karena semua berjalan tanpa hambatan. Saya juga berterimakasi kepada semua pihak, Gubernur, Kapolda, dan Pangdam yang membantu proses pelantikan sehingga berjalan baik,” ucapnya.
Dikatakan, semua itu tergantung pimpinan di daerah. Jika tak serius, akan menciptakan situasi tak kondusif di masyarakat. Pihaknya juga berterimakasih kepada para bupati, KPUD, dan Panwasalu di daerah, yang sudah berkomitmen melakukan pelantikan.
“Jadi kami harap yang tiga kabupaten itu juga DPRD nya segera dilantik. Kalau semakin lama, akan memperkeruh suasana. Kami tak mau ada konflik di masyarakat,” katanya.
Sementara Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau berharap, kisruh pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Mimika, tak menimbulkan pergesekan di masyarakat. Katanya, jangan sampai karena kepentingan politik, masyarakat jadi korban. [Jubi]
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolly Wonne mengatakan, tiga kabupaten yang belum melakukan pelantikan yakni Intan Jaya, Yahukimo, dan Mimika. Menurutnya, kondisi itu jangan sampai berlarut – larut dan menimbulkan polemik di masyarakat.
“Jangan sampai terjadi hal-hal tak diinginkan. Ini rawan gesekan di masyarakat. Saya minta kepada pemerintah kabupaten itu, mempercepat prosesnya. Pemkab dan pihak terkait lainnya harus tundak pada putusan MK lalu. Sengketa Pileg sudah selesai, saatnya membangun daerah, agar roda pemerintahan dan pembangunan berjalan maksimal,” kata Tolly Wonne, Selasa (3/3/2015).
Katanya, pihaknya bersyukur, tujuh dari 10 kabupaten yang pelantikan anggota DPRD nya sempat molor, kini sudah tak ada masalah lagi. Termasuk Kabupaten Tolikara. Meski itu wilayah rawan, namun pelantikan berjalan aman dan terkendali.
“Saya bersyukur kepada Tuhan karena semua berjalan tanpa hambatan. Saya juga berterimakasi kepada semua pihak, Gubernur, Kapolda, dan Pangdam yang membantu proses pelantikan sehingga berjalan baik,” ucapnya.
Dikatakan, semua itu tergantung pimpinan di daerah. Jika tak serius, akan menciptakan situasi tak kondusif di masyarakat. Pihaknya juga berterimakasih kepada para bupati, KPUD, dan Panwasalu di daerah, yang sudah berkomitmen melakukan pelantikan.
“Jadi kami harap yang tiga kabupaten itu juga DPRD nya segera dilantik. Kalau semakin lama, akan memperkeruh suasana. Kami tak mau ada konflik di masyarakat,” katanya.
Sementara Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau berharap, kisruh pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Mimika, tak menimbulkan pergesekan di masyarakat. Katanya, jangan sampai karena kepentingan politik, masyarakat jadi korban. [Jubi]