Mercusuar Perbatasan RI-PNG akan Diusulkan jadi Cagar Budaya
pada tanggal
Tuesday 28 April 2015
KOTA JAYAPURA - Mercusuar perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) yang terletak di Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, diusulkan menjadi cagar budaya.
"Mercusuar perbatasan Indonesia-Papua Nugini dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah penandatanganan persetujuan New York pada 1 Mei 1963," kata Hari Suroto, staf peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura, di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
Secara politis, kata Suroto, mercusuar dibangun untuk memantau daerah perbatasan selain itu juga berfungsi untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di garis perbatasan (boundary) dan zone perbatasan (border) Indonesia-PNG.
"Perbatasan Indonesia-PNG berada pada garis bujur timur 141 derajat sepanjang 756 kilometer. Garis batas ini berdasarkan perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris pada 16 Mei 1895," katanya.
Dalam aspek legal, lanjut alumunus Universitas Udayana Bali itu, pada 12 Februari 1973 telah diadakan perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Australia. Dimana, pada waktu itu PNG dibawah kekuasaan Australia.
Dalam perjanjian tersebut telah dibicarakan tentang batas-batas artifisial dan batas-batas alam. Batas yang disetujui tidak berbeda dengan perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris pada tahun 1895.
Setelah kemerdekaan PNG, dilakukan perjanjian perbatasan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah PNG yang ditandatangani pada 17 Desember 1979.
"Persetujuan tersebut mengenai pengaturan-pengaturan perbatasan dengan batas wilayah sesuai dengan perjanjian Indonesia dan Australia tahun 1973," katanya.
Pada akhir Desember 204, Menteri Dalam Negeri Tjhajo Kumolo dan Menteri Hukum Dan HAM Yasona Laoly mengunjungi daerah perbatasan RI-PNG tersebut dan menyampaikan bahwa Pemerintahan Jokowi akan memperbaiki sejumlah daerah dikawasan perbatasan, termasuk di Skouw Sae-Wutung.
Mendagri dan Mengkuham juga sempat berkeliling didaerah perbatasan dan melihat-lihat apa saja yang perlu dilakukan pembenanahan guna menunjukkan citra bangsa, termasuk melihat mercusuar diperbatasan itu.
Mendagri Kumolo juga menyampaikan selain perbaikan daerah perbatasan, sejumlah sarana pendukung lainnya seperti pos TNI-Polri, asrama dan sarana pendukung lainnya akan dibenahi.
"Mercusuar perbatasan perlu dilestarikan yaitu dengan cara menetapkannya sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Mercusuar ini memiliki nilai ideologis yaitu menunjukkan eksistensi Indonesia di perbatasan, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata edukasi sejarah," katanya. [Antara]
"Mercusuar perbatasan Indonesia-Papua Nugini dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah penandatanganan persetujuan New York pada 1 Mei 1963," kata Hari Suroto, staf peneliti dari Balai Arkeologi Jayapura, di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
Secara politis, kata Suroto, mercusuar dibangun untuk memantau daerah perbatasan selain itu juga berfungsi untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di garis perbatasan (boundary) dan zone perbatasan (border) Indonesia-PNG.
"Perbatasan Indonesia-PNG berada pada garis bujur timur 141 derajat sepanjang 756 kilometer. Garis batas ini berdasarkan perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris pada 16 Mei 1895," katanya.
Dalam aspek legal, lanjut alumunus Universitas Udayana Bali itu, pada 12 Februari 1973 telah diadakan perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Australia. Dimana, pada waktu itu PNG dibawah kekuasaan Australia.
Dalam perjanjian tersebut telah dibicarakan tentang batas-batas artifisial dan batas-batas alam. Batas yang disetujui tidak berbeda dengan perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris pada tahun 1895.
Setelah kemerdekaan PNG, dilakukan perjanjian perbatasan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah PNG yang ditandatangani pada 17 Desember 1979.
"Persetujuan tersebut mengenai pengaturan-pengaturan perbatasan dengan batas wilayah sesuai dengan perjanjian Indonesia dan Australia tahun 1973," katanya.
Pada akhir Desember 204, Menteri Dalam Negeri Tjhajo Kumolo dan Menteri Hukum Dan HAM Yasona Laoly mengunjungi daerah perbatasan RI-PNG tersebut dan menyampaikan bahwa Pemerintahan Jokowi akan memperbaiki sejumlah daerah dikawasan perbatasan, termasuk di Skouw Sae-Wutung.
Mendagri dan Mengkuham juga sempat berkeliling didaerah perbatasan dan melihat-lihat apa saja yang perlu dilakukan pembenanahan guna menunjukkan citra bangsa, termasuk melihat mercusuar diperbatasan itu.
Mendagri Kumolo juga menyampaikan selain perbaikan daerah perbatasan, sejumlah sarana pendukung lainnya seperti pos TNI-Polri, asrama dan sarana pendukung lainnya akan dibenahi.
"Mercusuar perbatasan perlu dilestarikan yaitu dengan cara menetapkannya sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Mercusuar ini memiliki nilai ideologis yaitu menunjukkan eksistensi Indonesia di perbatasan, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata edukasi sejarah," katanya. [Antara]