PSSI Nilai Kemenpora lewat BOPI Sengaja Halangi Pertandingan Persipura vs Pahang FA
pada tanggal
Wednesday 27 May 2015
Seperti dipublikasikan akun twitter relawan peliput kegiatan anggota DPR RI, WikiDPR.org menyatakan bahwa BOPI terindikasi melakukan upaya menghambat prestasi Persipura di liga klub antar negara Asia itu atas persetujuan Menpora, Imam Nahrawi.
"Anggota Exco PSSI: ada indikasi dari BOPI untuk menjegal agar match Persipura vs Pahang FC tidak terlaksana," tulis WikiDPR pada Selasa (26/5).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Teuku Riefky dari Partai Demokrat, PSSI juga meminta agar keberadaan BOPI dapat ditinjau ulang.
"Berkaitan dengan SK Menpora, hari ini Persipura menjadi korban dan di Jayapura sedang bergejolak saat ini. Surat Keputusan dari Imam Nahrawi itu menyakitkan dan merusak persepakbolaan Indonesia, " ujar Wakil Ketua PSSI, Erwin Dwi Budiawan.
Persipura Jayapura yang diwakili Bento Madubun memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Ia memakai kronologis dari BOPI untuk meluruskan fakta yang terjadi, serta menjelaskan target Persipura di Piala AFC 2015. Itu perlu dijelaskan karena Persipura tak ingin langkah terhenti akibat persoalan yang dihadapi.
"Tahun lalu, kami berhasil empat besar atau masuk semifinal. Ketua Umum Persipura, Benhur Tommy Mano dan Manajer Rudy Maswi diiringi doa, memiliki cita-cita tahun ini sampai final. Itu menjadi mimpi kami," jelas Bento Madubun, yang mencoba menahan untuk menangis.
"Kami tampil di Piala AFC dan bertanding di luar menyandang nama Indonesia. Kami salah apa? Kami sudah masuk 16 besar dan perjalanan sudah jauh. Sepertinya kami ditolak untuk berjuang membawa nama Indonesia. Kenapa tidak dari awal? Sudah banyak yang kami keluarkan. Kalau tidak bisa memberi uang, jangan justru merugikan kami," tambahnya.
Menanggapi hal curahan hati PSSI dan Persipura, mayoritas para anggota parlemen merekomendasikan meminta Menpora akar mengakhiri kisruh yang dibuatnya sebab telah merugikan masyarakat terutama insan sepak bola yang ada di Indonesia.
"Ketika Menteri tidak mentaati hasil keputusan sidang itu merupakan pelanggaran terhadap UU. Sama halnya ketika Menteri tidak mengikuti rekomendasi dari DPR RI," tandas Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana sembari menyayangkan bahwa Komisinya sebelumnya telah mengundang Menpora agar menjelaskan duduk perkara. [Papuanesia]