Sudirman Said Pernah Ungkap Pelaku Pencatut Nama Presiden Jokowi
pada tanggal
Monday 16 November 2015
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, Inaz Nasrullah, mengatakan, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pernah mengungkapkan adanya tokoh politik yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport.
Hal itu disampaikan Sudirman dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM.
"Kita bertanya, tetapi Pak Sudirman (Menteri ESDM) bilang bukan dari Senayan," kata Inaz saat dihubungi, Rabu (11/10).
Namun, Inaz tidak mengetahui siapa politisi yang dimaksud. Sebab, saat itu tidak ada satu pun anggota Dewan yang bertanya siapa politisi itu.
"Kalau politisi di luar Senayan, saya enggak bisa berkomentar apa-apa (tentang) siapa orang itu," kata dia.
Inaz mendorong agar Sudirman mengambil langkah tegas dengan melaporkan politisi yang dimaksud ke aparat penegak hukum. Sebab, politisi itu disebut telah mencatut nama Presiden dan Wapres.
Sudirman sebelumnya menyebutkan adanya tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Jokowi-JK kepada Freeport. Pencatutan nama Presiden dan Wapres dilakukan agar kontrak Freeport bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal.
JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak Freeport. Sebab, Freeport menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut. [Kompas]
Hal itu disampaikan Sudirman dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM.
"Kita bertanya, tetapi Pak Sudirman (Menteri ESDM) bilang bukan dari Senayan," kata Inaz saat dihubungi, Rabu (11/10).
Namun, Inaz tidak mengetahui siapa politisi yang dimaksud. Sebab, saat itu tidak ada satu pun anggota Dewan yang bertanya siapa politisi itu.
"Kalau politisi di luar Senayan, saya enggak bisa berkomentar apa-apa (tentang) siapa orang itu," kata dia.
Inaz mendorong agar Sudirman mengambil langkah tegas dengan melaporkan politisi yang dimaksud ke aparat penegak hukum. Sebab, politisi itu disebut telah mencatut nama Presiden dan Wapres.
Sudirman sebelumnya menyebutkan adanya tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Jokowi-JK kepada Freeport. Pencatutan nama Presiden dan Wapres dilakukan agar kontrak Freeport bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal.
JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak Freeport. Sebab, Freeport menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut. [Kompas]