Koalisi Keadilan untuk Pengungkapan Kebenaran (KKPK) Luncurkan Buku ‘Menemukan Kembali Indonesia’
pada tanggal
Monday 1 June 2015
SENTANI (JAYAPURA) - Sebuah buku berjudul ‘Menemukan Kembali Indonesia, (Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu). diluncurkan oleh Koalisi Keadilan untuk Pengungkapan Kebenaran (KKPK) di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Jumat (29/5) pagi.
KKPK adalah merupakan gabungan 50 organisasi masyarakat sipil yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM.
Peluncuran buku ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Jayapura Drs. Yerry F. Dien, M.Si. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE., M.Si, yang dibacakan Sekda Yerry mengatakan, kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), masyarakat adat yang terpinggirkan, kekerasan terhadap pelanggaran HAM dan jurnalis maupun kekerasan-kekerasan lainnya tidak boleh ada lagi di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Karena penghapusan terhadap praktek-praktek pelanggaran HAM adalah bagian dari tujuan negara kita Indonesia ini. Yang mana, sejalan dengan Nawacita ke-4 dari pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni akan memperkuat kehadiran negara dan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, bebas korupsi, bermartabat dan terpecaya,” jelasnya.
“Kami akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu,” tambahnya.
Menurut Yerry, ada tiga kebijakan besar yang dilakukan oleh Pemkab Jayapura adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat adat untuk membangun masa depannya yang berbasis kearifan lokal, Jayapura menuju Jayapura Layak Anak melalui Kampung Layak Anak sesuai dengan visi Jayapura Cerdas serta pemerintahan yang baik dan demokratis.
“Upaya ini tidak terlepas dari penegakan HAM, yang mana hak-hak masyarakat adat menata kehidupannya yang bermartabat dan maju, pengakuan hak-hak dasar anak seperti mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan kesehatan yang layak, mewujudkan pemerintahan yang baik adalah negara memfasilitasi kepentingan publik dan memberikan ruang publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” bebernya.
Menurutnya, peluncuran buku yang berjudul ‘Menemukan Kembali Indonesia’ adalah upaya kemanusiaan, amanat Tuhan yang Maha Kuasa dan tanggung jawab negara.
“Karena pengakuan keadilan, kebenaran dan kemanusiaan adalah hukum tertinggi dalam membangun peradaban diantara kita sebagai ummat manusia ciptaan Tuhan dan langkah-langkah konkrit yang kita lakukan hari ini (kemarin) merupakan semangat mewujudkan Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,” tukasnya.
Berdasarkan pantauan harian ini, selain meluncurkan buku KKPK juga menggelar bedah atau diskusi buku, pemutaran film laporan pelanggaran HAM oleh KKPK dan pentas seni tradisi Papua.
Acara peluncuran buku ini juga dihadiri Ketua AJAR (Asia Justice and Rights) Indonesia, Indria Fernida, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Alberth Yoku, S.Th, Wakil Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay dan Direktur ELSHAM Papua Ferdinand Marisan, S.Sos.
Sekedar diketahui bahwa KKPK ini merupakan gabungan atau aliansi 50 organisasi masyarakat sipil yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM diantaranya, Asia Justice and Rights (AJAR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, ELSHAM Papua, Foker LSM Papua, Tiki Jaringan Papua, KONTRAS dan YLBHI. [Antara]
KKPK adalah merupakan gabungan 50 organisasi masyarakat sipil yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM.
Peluncuran buku ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Jayapura Drs. Yerry F. Dien, M.Si. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE., M.Si, yang dibacakan Sekda Yerry mengatakan, kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), masyarakat adat yang terpinggirkan, kekerasan terhadap pelanggaran HAM dan jurnalis maupun kekerasan-kekerasan lainnya tidak boleh ada lagi di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Karena penghapusan terhadap praktek-praktek pelanggaran HAM adalah bagian dari tujuan negara kita Indonesia ini. Yang mana, sejalan dengan Nawacita ke-4 dari pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni akan memperkuat kehadiran negara dan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, bebas korupsi, bermartabat dan terpecaya,” jelasnya.
“Kami akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu,” tambahnya.
Menurut Yerry, ada tiga kebijakan besar yang dilakukan oleh Pemkab Jayapura adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat adat untuk membangun masa depannya yang berbasis kearifan lokal, Jayapura menuju Jayapura Layak Anak melalui Kampung Layak Anak sesuai dengan visi Jayapura Cerdas serta pemerintahan yang baik dan demokratis.
“Upaya ini tidak terlepas dari penegakan HAM, yang mana hak-hak masyarakat adat menata kehidupannya yang bermartabat dan maju, pengakuan hak-hak dasar anak seperti mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan kesehatan yang layak, mewujudkan pemerintahan yang baik adalah negara memfasilitasi kepentingan publik dan memberikan ruang publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” bebernya.
Menurutnya, peluncuran buku yang berjudul ‘Menemukan Kembali Indonesia’ adalah upaya kemanusiaan, amanat Tuhan yang Maha Kuasa dan tanggung jawab negara.
“Karena pengakuan keadilan, kebenaran dan kemanusiaan adalah hukum tertinggi dalam membangun peradaban diantara kita sebagai ummat manusia ciptaan Tuhan dan langkah-langkah konkrit yang kita lakukan hari ini (kemarin) merupakan semangat mewujudkan Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,” tukasnya.
Berdasarkan pantauan harian ini, selain meluncurkan buku KKPK juga menggelar bedah atau diskusi buku, pemutaran film laporan pelanggaran HAM oleh KKPK dan pentas seni tradisi Papua.
Acara peluncuran buku ini juga dihadiri Ketua AJAR (Asia Justice and Rights) Indonesia, Indria Fernida, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Alberth Yoku, S.Th, Wakil Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay dan Direktur ELSHAM Papua Ferdinand Marisan, S.Sos.
Sekedar diketahui bahwa KKPK ini merupakan gabungan atau aliansi 50 organisasi masyarakat sipil yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM diantaranya, Asia Justice and Rights (AJAR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, ELSHAM Papua, Foker LSM Papua, Tiki Jaringan Papua, KONTRAS dan YLBHI. [Antara]