LPA dan Pemda Mimika Diminta Sinergis Lindungi Anak
pada tanggal
Monday 16 November 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika diminta membangun hubungan kerjasama internal dan produktif dalam satu pemikiran dan konsisten dalam melindungi anak di kabupaten ini.
Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Papua dan Papua Barat, Idam Khalid dengan menyatakan pemkab melalui Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang baru diresmikan pada tahun ini harus sinergi dengan LPA Mimika.
“Pemerintah melalui P2TP2 harus melakukan pendampingan bersama dengan LPA Mimika. Sebab tugas mereka untuk bersama-sama kami menangani anak-anak yang alami masalah hukum, kekerasan seksual, KDRT dan masalah lainnya,” ungkap dia kepada Salam Papua, Jumat (13/11).
Ia mengharapkan agar kerjasama dan komitmen yang dibangun dalam melindungi hak anak-anak ini tetap terjaga, baik dalam situasi kondusif dimana semua pihak dapat memantau secara seksama, maupun ketika dimasa kritis dimana komunikasi antar lembaga ini sangat vital dan menentukan masa depan dari anak-anak yang membutuhkan bantuan mereka.
“Jangan sampai anak-anak yang bermasalah ini dibiarkan dan diterlantarkan, apalagi ketika anak-anak itu bermasalah dengan hukum. P2TP2 dan LPA harus berusaha untuk dampingi mereka dan tidak ditangani langsung oleh pengacara yang belum tentu memahami mental dan psikologi anak, sehingga mendampingi anak tersebut hingga masalah hukumnya selesai,” ungkapnya.
Selain dengan P2TP2, pihaknya juga akan mengeratkan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika dalam hal mendata anak-anak yang membutuhkan perhatian dari negara.
“Kunci dari upaya menekan kekerasan terhadap anak dikabupaten ini secara resmi ada di tangan pemerintah melalui Dinas Sosial. Dan bersama LPA kita harus kuatkan upaya menekankan kekerasan ini haruslah dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan, ungkap Idam.
Sembari menegaskan bahwa kerjasama dengan pemerintah ini secara langsung membantu mengurangi tingkat kekerasan dan masalah hukum yang dialami oleh anak-anak. Sebab laporan terakhir yang dibeberkan pemda terkait anak yang membutuhkan perhatian negara di Kabupaten Mimika adalah sejumlah 400 orang anak.
“Syukurnya, kita di Mimika sudah ada panti rehabilitasi anak. Sehingga upaya penanggulangannya semakin baik,” ungkap dia sembari menyatakan program pendataan yang dilakukan dinas harus selalu bersama dengan pihaknya sehingga tiap kendala yang dihadapi dapat ditindaklanjuti secara seksama. [SalamPapua]
Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Papua dan Papua Barat, Idam Khalid dengan menyatakan pemkab melalui Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang baru diresmikan pada tahun ini harus sinergi dengan LPA Mimika.
“Pemerintah melalui P2TP2 harus melakukan pendampingan bersama dengan LPA Mimika. Sebab tugas mereka untuk bersama-sama kami menangani anak-anak yang alami masalah hukum, kekerasan seksual, KDRT dan masalah lainnya,” ungkap dia kepada Salam Papua, Jumat (13/11).
Ia mengharapkan agar kerjasama dan komitmen yang dibangun dalam melindungi hak anak-anak ini tetap terjaga, baik dalam situasi kondusif dimana semua pihak dapat memantau secara seksama, maupun ketika dimasa kritis dimana komunikasi antar lembaga ini sangat vital dan menentukan masa depan dari anak-anak yang membutuhkan bantuan mereka.
“Jangan sampai anak-anak yang bermasalah ini dibiarkan dan diterlantarkan, apalagi ketika anak-anak itu bermasalah dengan hukum. P2TP2 dan LPA harus berusaha untuk dampingi mereka dan tidak ditangani langsung oleh pengacara yang belum tentu memahami mental dan psikologi anak, sehingga mendampingi anak tersebut hingga masalah hukumnya selesai,” ungkapnya.
Selain dengan P2TP2, pihaknya juga akan mengeratkan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika dalam hal mendata anak-anak yang membutuhkan perhatian dari negara.
“Kunci dari upaya menekan kekerasan terhadap anak dikabupaten ini secara resmi ada di tangan pemerintah melalui Dinas Sosial. Dan bersama LPA kita harus kuatkan upaya menekankan kekerasan ini haruslah dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan, ungkap Idam.
Sembari menegaskan bahwa kerjasama dengan pemerintah ini secara langsung membantu mengurangi tingkat kekerasan dan masalah hukum yang dialami oleh anak-anak. Sebab laporan terakhir yang dibeberkan pemda terkait anak yang membutuhkan perhatian negara di Kabupaten Mimika adalah sejumlah 400 orang anak.
“Syukurnya, kita di Mimika sudah ada panti rehabilitasi anak. Sehingga upaya penanggulangannya semakin baik,” ungkap dia sembari menyatakan program pendataan yang dilakukan dinas harus selalu bersama dengan pihaknya sehingga tiap kendala yang dihadapi dapat ditindaklanjuti secara seksama. [SalamPapua]