Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Tuesday, 16 June 2020

Timiles Yikwa Ungkap Pemerintah Wajibkan Bantuan untuk Biaya Masuk Kuliah

loading...
Timiles Yikwa Ungkap Pemerintah Wajibkan Bantuan untuk Biaya Masuk KuliahJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Ketua Komisi V DPR Papua Timiles Yikwa,SE meminta Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah kabupaten/kota untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya masuk Perguruan Tinggi bagi putra/putri Orang Asli Papua mengingat kondisi pandemik Covid-19.

“Untuk masalah biaya masuk kuliah ini juga Pemprov dan Pemkab/Pemkot harus ada perhatian pemerintah. Karena selama ini kan orang tua tidak bisa bekerja maksimal lantaran mewabahnya virus Corona di Papua,” kata Timiles kepada Humas DPRP di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua, Senin (15/6/2020).

Dikatakan Timiles, untuk memudahkan proses penyaluran bantuan biaya masuk Perguruan Tinggi, pihaknya meminta setiap pemerintah daerah untuk memiliki data jumlah peserta didik lulus SMA/SMK dan ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang lebih tinggi, “Sebagai contoh Kabupaten Tolikara, berapa jumlah anak-anak yang baru lulus dan ingin lanjut kuliah. Mereka mau kuliah di kampus mana. Data seperti ini yang harus ada (sehingga) dapat memberikan solusi bagi anak – anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Politis PAN Papua, apapun kondisi yang terjadi saat ini, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus orang asli Papua tidak boleh putus.

“Pemkab harus berkoordinasi dengan Pemprov. Pengembangan SDM Papua jangan sampai putus dan kebijakan ini juga bisa diberlakukan bagi siswa SD, SMP dan SMA, jangan ada Pungutan Liar,” Pungkasnya (HumasDPRP)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :


Loading...