Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Sunday, 31 May 2015

Dinas Kesehatan Papua Nilai Wilayah Lapago Belum Miliki Pengeloaan Penyakit Kusta

KOTA JAYAPURA - Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengklaim wilayah adat Lapago hingga kini belum memiliki pengelola program untuk Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) penyakit kusta, yang sering disebut wakil supervisor (wasor).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giay, di Jayapura, Jumat, mengatakan, petugas kesehatan di wilayah Lapago menilai pendanaan untuk pelatihan petugas yang menangani kusta tidak jelas.

"Wasor untuk kusta di wilayah adat Lapago hingga kini tidak ada, selain itu 30 tenaga kesehatan yang ada di sana baru satu saja yang berjalan untuk melakukan PMK," katanya.

Aloysius menuturkan, kendala lain yang dihadapi adalah belum adanya pelatihan bagi PMK, dan belum ada laporannya di 2015 kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

"Untuk itu rencana tindak lanjut kami adalah akan melatih petugas wasor kabupaten juru kusta puskesmas serta mengadakan survei kusta," ujarnya.

Dia menjelaskan, wilayah adat Lapago meliputi Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Tolikara dan Mamberamo Tengah.

"Selain di wilayah adat Lapago, permasalahan mengenai wasor kusta ini juga terjadi di wilayah Meepago, Ha anim, Saireri dan Mamta," katanya lagi.

Dia menambahkan, masalah lain yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia di tingkat kabupaten, pencatatan dan pelaporan yang belum teratur sehingga bimbingan teknis yang belum maksimal mengenai penanganan kusta. [Antara]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :