Kabupaten Keerom, Supiori dan Yahukimo Rawan Kericuhan dalan Pilkada 2015
pada tanggal
Sunday 31 May 2015
3 dari 11 kabupaten yang miliki potensi rawan kericuhan diantaranya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Yahukimo.
Menurut Ketua KPU, Papua Adam Arisoi alasan 3 daerah tersebut rawan. Keerom merupakan salah satu kabupaten yang terletak di perbatasan Papua dan Papua Nugini yang berpotensi terjadi mobilisasi massa baik dari warga Keerom yang ada di PNG maupun warga asli PNG yang diajak untuk memilih.
Sedangkan di Kabupaten Supiori, tingkat rawannya naik ketika Pilkada diadakan kepada warga yang menetap di pulau terluar seperti Mapia melakukan pemilihan. Sementara untuk Kapupaten Yahukimo, karena selama ini daerah itu sering terjadi kericuhan pada saat dan pasca Pilkada.
Adam mengatakan, sistem noken yang biasa digunakan dalam Pilkada di wilayah Pegunungan Tengah Papua dan menjadi salah satu pemicu kerawanan, lambat laun akan berkurang.
Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang sudah mulai bergeser dalam penggunaan sistem noken dan kembali mengikuti standar Pilkada. Hanya tinggal beberapa distriknya saja yang menggunakan sistem tersebut.
"Kami berharap, kabupaten lain dapat mengikutinya dan diharapkan pada Pilkada Gubernur mendatang, penggunaan sistem noken sudah tidak ada lagi di Papua dan mengacu pada aturan baku KPU yang ada," kata Adam di Jayapura, Sabtu (30/5).
KPU Papua saat ini tengah melakukan bimbingan teknis kepada 11 KPUD yang ikut dalam pelaksaan Pilkada serentak. Begitu juga 11 kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak pada 2017. Bimbingan teknis tersebut agar KPU setempat memahami sejumlah aturan batu dalam pilkada serentak.
Komisioner KPU pusat Arif Budiman yang hadir dalam kegiatan tersebut menuturkan, 11 kabupaten di Papua siap untuk melaksanakan Pilkada serentak tahun ini. Saat ini, tahapan yang sedang dilakukan adalah proses penerimaan calon kepala daerah dari perseorangan, serta tahapan pemilihan petugas penyelenggara tingkat distrik dan kampung (PPD dan PPS).
"Sejumlah pembiayaan pilkada serentak juga dibiayai oleh negara di antaranya biaya alat peraga baliho, spanduk, kemudian materi kampanye dalam bentuk leaflet, poster. Begitu pun dengan iklan di media massa. Namun di dalam pilkada serentak, tidak ada lagi pilkada 2 putaran," kata Arif Budiman. [Liputan6]