Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 19 June 2015

Befa Jigibalon Jawab Tudingan Pemberian Dana APBD Lanny Jaya ke OPM Senilai Rp 67 Miliar

JAKARTA - Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalon menegaskan pemerintah kabupaten dipimpinnya tidak pernah memberikan dana APBD ke Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Saya selaku pribadi dan bupati, sampai saya bicara ini belum pernah bahkan tidak pernah memberikan dana belasan miliar bahkan ratusan juta kepada kelompok kriminal bersenjata," kata Befa di Jakarta, Kamis (18/6).

Hal itu diungkapkan Befa menjawab tudingan dari Ketua Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Provinsi Papua (KONPAK), Letius Yoman pada Senin (15/6) yang mengatakan dari Rp 67 miliar APBD tersebut, Rp 16 miliar diantaranya diduga dibagi-bagikan kepada kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo.

Dia mengaku, dana APBD tahun 2013 yang dituduhkan kepadanya, sudah diperiksa KPK, kejaksaan dan itu tidak ada penyalahgunaan. Bahkan, hasil audit Polda Papua juga sudah diterima LSM tersebut.

"Silakan saja kalau dia melaporkan memberikan data kepada Polda Papua," katanya lagi.

Befa mengatakan, APBD adalah milik publik sehingga dia transparan juga ke publik. Dia justru menilai Letius Yoman tidak paham APBD sehingga masih menuding-nudingnya.

Menurutnya, tudingan Letius aneh. Sebab, kalau dia memberi APBD ke OPM, seharusnya dia dilindungi oleh kelompok ini. Tapi, faktanya tidak demikian.

"Apa yang saya lakukan sebagai bupati di Lanny Jaya tegas dan transparan. Tidak sedikit pun kompromi dengan kelompok kriminal bersenjata. Saya malah melawan dengan mereka," ujar Befa.

Setelah beberapa kejadian di wilayahnya, Befa mengeluarkan kebijakan, kalau kelompok OPM itu masuk dan menggunakan fasilitas rakyat, maka rakyat itu akan didenda hingga Rp500 juta. Sementara, seandainya OPM menembaki TNI maupun Polri, maka rakyat itu akan didenda Rp1 miliar.

"Konsekuensinya saya jadi sorotan, diancam. Tapi, itu sudah keputusan publik," katanya.

Dia malah mempertanyakan, siapa pihak di balik Letius ini. Befa menduga, tudingan membiayai OPM sarat akan kepentingan pilkada serentak 2016.

"Apa yang saya lakukan itu sudah lebih. Isu seperti ini dikembangkan siapa? Siapa yang lindungi Letius ini? Dari dulu tidak menghendaki saya untuk jadi periode kedua tahun depan," tuturnya.

Selama ini, Befa mengklaim selalu menolak berkompromi dengan OPM. Bahkan, dia memfasilitasi pendirian posko-posko keamanan di titik-titik baru untuk membatasi ruang gerak OPM.

Jika motifnya adalah soal politik, dia berharap semua pihak fair play. Apakah itu dalam pilkada bupati maupun gubernur.

"Orang Papua harus dewasa. Sebab, hal-hal yang kita buat tidak sebanding dengan isu murahan seperti itu," katanya.

Lebih lanjut dia menambahkan, kabupaten yang ia pimpin adalah kabupaten percontohan di Papua saat ini.

"Periksa kepuasan rakyat pada pemerintah sekarang, apa mereka puas apa tidak," imbuhnya.

Kalau pun LSM itu melaporkan ke Polda Papua, dia berharap polisi juga memeriksa dengan cermat. Dia meminta, polisi mengungkap motif sehingga dia dituding membiayai OPM.

"Tugas berat kita adalah membangun kepercayaan publik pada pemerintah. Saya bekerja keras meyakinkan rakyat bahwa kita bisa," ujarnya. [Viva]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :