Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Thursday, 11 June 2015

Presiden Jokowi Gunakan Kekerasan untuk Cegah Gabungnya Papua ke Melanesia Spearhead Group (MSG)

KOTA JAYAPURA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berupaya keras mencegah proposal Papua ke Melanesia Spearhead Group (MSG), hanya saja pencegahannya dengan menggunakan aksi kekerasan, penangkapan, dan penembakan dalam 1 bulan terakhir ini secara brutal yang tidak menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Hal ini dikatakan Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM Fakultas Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung Papua dengan menegaskan aksi-aksi ini kontra produktif dengan upaya diplomasi Jokowi.

Kalau pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan konflik ini terus kedepankan, maka peluang Papua untuk masuk MSG semakin kuat. Papua akan menuju referendum apabila terus menerus kebijakan main tangkap dan penjarakan tanpa prosedur hukum tetap dipertontonkan pihak kepolisian.

“Tindakan main tangkap dan penjarakan, merupakan bentuk pelanggaran HAM yang paling menonjol sekarang ini di Papua,” ungkapnya di Jayapura, Selasa, (9/6).

Dikatakan, polisi telah menutup ruang demokrasi di Papua dan tidak mengijinkan adanya perbedaan pendapat yang diagungkan dalam demokrasi.

Kalau perbedaaan pendapat ditafsirkan melawan negara, maka pemerintah harus berpikir kembali untuk menata hubungan dengan Papua kedepannya. Karena sampai kapan pun Papua akan tetap meminta merdeka dan tidak menginginkan untuk hidup bersama dengan Indonesia.

Presiden Jokowi harus menunjukkan sikap yang tergas terhadap aksi-aksi kekerasan di Papua. Kalau mau berdialog, kalau mau membangun kepercayaan orang Papua, kalau mau Papua berdamai dengan Jakarta, maka hentikan kekerasan dan penangkapan tanpa prosedur hukum  seperti yang berlangsung saat ini di Papua.

“Presiden Jokowi harus bisa kendalikan aksi-aksi melawan kemanusiaan di Papua. Polisi harus mengerti bahwa Indonesia sudah berada dalam era demokrasi, bukan lagi otoriter. Cara-cara otoriter harus dikuburkan dalam penyelesaian masalah Papua,” bebernya.

Jikalau Papua terus dikelola dalam keadaan perang dan konflik. Pertanyaan yang kemudian untuk apa kita harus hidup bersama dalam negara ini. Apa konsep negara hadir di Papua diterjemahkan dalam bentuk penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan saja?. Apakah sesungguhnya konsep negara hadir model Jokowi? Kalau hadirnya negara hanya untuk membunuh dan menghilangkan hak hidup penduduk asli Papua di tanahnya sendiri, maka negara Indonesia telah menjadi negara gagal.

Kata dia, tanpa adanya ketegasan Presiden Jokowi, maka Papua selangkah lagi jadi anggota MSG dan kristalisasi isu Papua akan semakin membesar dan meluas baik didalam negeri maupun luar negeri, sehingga pemerintah akan semakin sulit membendungnya. [BintangPapua]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :