-->

Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Dukung Pembebasan Tapol, Tantang Debat Tantowi Yahya

JAKARTA - Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang saat ini masih ditahan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Papua.

Sekjen DPP Relawan ABJ, Ronny Talapessy saat dihubungi Kompas.com mengatakan, kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang sudah lama tidak diperhatikan. Menurut dia, rencana pembebasan tapol tersebut untuk mengobati hati masyarakat Papua dan sebagai langkah awal pelaksanaan komitmen Jokowi untuk membangun Papua dengan damai.

“Kebijakan ini merupakan pelaksanaan komitmen Jokowi yang disampaikan saat kampanye lalu, untuk menyelesaikan masalah Papua. Kita ketahui pemerintah sebelumnya yang melakukan pendekatan militer ataupun pendekatan politik anggaran dengan gelontoran uang yang terbukti belum mampu menyelesaikan masalah Papua,” terang Ronny yang dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (23/6).

Ronny menilai, inti permasalahan Papua adalah keterbelakangan ekonomi dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Ia mencontohkan, masih tingginya angka buta huruf di Provinsi Papua, sehingga tak mengherankan jika angka kemiskinan masih tinggi di Papua.

Dengan kondisi ini, menurut Ronny, tidak mengherankan jika kemudian muncul riak perlawanan terhadap pemerintah karena merasa tidak diperhatikan.

Dengan pembebasan tahanan politik, menurut Ronny, sebagai langkah manusiawi dari Presiden Jokowi yang akan menjadi pintu masuk untuk penyelesaian persoalan mendasar Papua lainnya.

“Pemenjaraan tidak menyelesaikan masalah Papua, dan para tapol seharusnya dibina. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk membina mereka, sehingga mereka merasa dimanusiakan untuk mengobati luka hati mereka. Ini akan menjadi pintu masuk interelasi sosiokultural dimana negara hadir pada elemen paling mendasar seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya,” ungkap Ronny.

Ronny menyayangkan adanya penolakan dari Komisi I DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, yang menyatakan kebijakan tersebut tak sesuai road map dan harus dengan pertimbangan dari DPR. Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Tantowi Yahya mewakili Komisi I DPR RI menunjukkan ketidakpahamannya terhadap masalah Papua.

“Seharusnya semua pihak harus mendukung niat tulus Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Papua, dan bukan justru menjadi penghambat. Kami siap berdebat terbuka dengan Tantowi Yahya dan Komisi I, biar rakyat bisa menilai mana pemimpin yang punya sense of humanity,” tegas Ronny.

Ia juga menantang Wakil Ketua DPR RI terkait penolakan Tantowi Yahya atas pembebasan tahanan politik di Papua. Karena pernyataan Tantowi di sejumlah media yang terkesan tidak menerima pemberian amnesti kepada sejumlah tapol. Padahal, kebijakan Presiden Joko Widodo itu bertujuan untuk mengobati hati masyarakat Papua.

"Sikap saudara Tantowi ini menggambarkan ketidakpekaan serta tidak mencerminkan nurani seorang wakil rakyat. Sebaiknya dia urus saja konflik partainya dulu ketimbang mengomentari langkah Pak Jokowi mengobati luka rakyat Papua," ungkap Rony.

ABJ menyatakan siap berdebat terbuka dengan Tantowi terkait sikapnya itu. "Kami ajak saudara Tantowi debat terbuka. Kita adu argumen dan biar rakyat menilai kualitas wakil rakyat yang tidak punya sense of humanity semacam ini," kata Talapessy dengan lugas.

Arus Bawah Jokowi menegaskan, pembebasan tapol memang tidak disukai oleh lawan politik Jokowi. "Mereka kaget dengan kebijakan yang genuine dari Presiden Jokowi. Pembebasan tapol akan menjadi pintu masuk untuk penyelesaian persoalan mendasar Papua lainnya," katanya.

Irvan Basri, Ketua Bidang Hubungan Eksternal dan Antar Lembaga ABJ, menambahkan, sikap Komisi I cenderung reaktif dengan kebijakan Jokowi terkait Papua. ABJ mengusulkan untuk membangun kesepahaman komprehensif atas kondisi Papua dengan membentuk forum dialog nasional Jakarta-Papua.

"Hal-hal terkait Papua seharusnya ditangani dengan pendekatan yang mengkombinasikan dimensi politik, keamanan, dan kemanusiaan. Pada akhirnya semua pihak harus menghormati keputusan final Presiden," tandas Irvan yang menjadi aktivis muda NU itu. [Kompas]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel


Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari  Papua Untuk Semua di Grup Telegram Papua Untuk Semua. Klik link https://t.me/PapuaCom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Papua Untuk Semua - Jendela Anak Tanah