Aset PT Percetakan Rakyat Papua (PRP) akan Dijual
pada tanggal
Friday 3 July 2015
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Kamis, mengatakan, PT PRP tidak membawa keuntungan bagi pemerintah daerah sehingga aset yang dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua sekitar Rp100 milar tersebut akan dijual.
"Aset PT PRP dibeli mahal tanpa perencanaan bisnis yang jelas, sehingga jika sudah disita oleh pengadilan, lebih baik dijual saja," katanya.
Lukas menjelaskan, mesin-mesin percetakan yang ada di PRP tidak cocok berada di Papua, justru lebih pas jika berada di Pulau Jawa karena bisa memproduksi cetakan yang banyak.
"Mesin percetakan di Papua cocoknya mesin yang berukuran lebih kecil agar penggunaannya lebih optimal, yang ada sekarang tidak digunakan secara maksimal," ujarnya.
Hal ini terjadi karena juru sita dari Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura bersama eks karyawan yang dikeluarkan dari perusahaan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari PT. PRP akan melakukan penyitaan terhadap aset milik perusahaan percetakan tersebut pada awal Juli 2015.
Penyitaan itu merujuk pada perkara perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan Nomor 22/G/2013/PHI-JPR tertanggal 17 Desember 2013 dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI dengan nomor register 468.K/PDT.SUS-PHI/2014 tertanggal 24 September 2014.
Sebelumnya, selama satu tahun tiga bulan, sedikitnya 43 karyawan yang bekerja di PT PRP Jayapura, bekerja tanpa kejelasan status sejak November 2011 hingga Februari 2013, dimana awal Maret 2013 puluhan karyawan ini dikeluarkan dari perusahaan atau PHK secara sepihak dari PRP. [Antara]