Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Sunday, 26 July 2015

Basuki Hadimuljono Nilai Biaya Penyelesaian Trans Papua sebesar Rp 12,5 Trilyun

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pemerintah tengah memberikan perhatian pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia. Untuk bidang jalan dan jembatan antara lain infrastruktur di perbatasan dan jalan dibutuhkan dana sekitar Rp12,5 trilyun untuk menyelesaikan trans Papua. Jalan trans Papua sepanjang 900 km ditargetkan selesai pada 2018.

“Dibutuhkan dana sekitar Rp 12,5 trilyun - 15 trilyun untuk menyelesaikan jalan trans Papua sepanjang 900 km. Ruas jalan trans papua mulai dari Sorong - Manokwari - Nabire - Jayapura - Merauke yang saat ini masih terputus-putus,” ujar Basuki, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anggaran untuk Papua tahun ini, tuturnya, sebesar Rp 4 trilyun, sedangkan Papua Barat Rp 6 trilyun. Menurut Basuki, tidak ada masalah dengan pembebasan ahan di Papua. Sehingga, dengan anggaran tersebut, optimis trans Papua dapat diselesaikan.

Sedangkan untuk mendukung rencana pencetakan sawah baru di Papua seluas 10 ribu ha, PUPR membuka long storage untuk menampung air. Dari tampungan tersebut air dipompakan ke lahan-lahan irigasi. Long storage sudah dibangun di permukiman transmigrasi. Ke depan akan dikembangkan di kawasan lain.

Terkait dengan jalan tol, Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini mengatakan bahwa saat ini belum ada usulan pembangunan jalan tol baru. Usulan pembangunan jalan tol baru dinantikan karena pemerintah tidak semua pembangunan jalan tol dikerjakan oleh pemerintah.

“Hingga kini belum ada usulan pembangunan jalan tol baru. Jika ada swasta yang menjadi prakarsa membangun jalan tol maka akan diberikan diskon dan dijadikan prioritas lelang jalan tol. Jika semua dijadikan jalan tol, tidak akan ada pemprakarsa,” ujar Hediyanto.

Sebagaimana yang dikatakan Menteri PUPR, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kilometer jalan tol pada 2019. Beberapa ruas tol yang mendapat dukungan konstruksi Pemerintah antara lain ialah tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan fase II, Balikpapan - Samarinda, Manado - Bitung, dan Solo - Ngawi - Kertosono. [Gatra]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :