Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Wednesday, 5 August 2015

Pasar Mama-Mama Papua dalam Proses Pembangunan

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi dan DPR Papua saat ini sangat serius untuk membangun pasar bagi mama-mama pedagang asli Papua yang saat ini dalam proses rehabilitasi.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV, Boy Dawir kepada wartawan , Senin (3/8) di kantor DPR Papua.

Adanya sinyalemen bahwa Pemerintah tidak serius bagi para Pedagang Asli Papua (PAP) di tepis  Boy.

Menurutnya, baik Pemprov dalam hal ini Gubernur serta pihak DPR Papua tetap konsen untuk upaya pembangunan pasar yang diperuntukan bagi mama-mama Papua.

"Kita serius, baik Gubernur maupun DPRP. Selain kita konsen membangun pasar juga berupaya untuk lakukan merehabilitasi pasar yang sekarang. Jadi  kalau ada isu bahwa Bapak Gubernur tidak serius, itu tidak benar," tegas Boy.

Dikatakan, untuk rehabilitasi yang merupakan aspirasi dari mama-mama PAP pada April lalu, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan memesan tenda ke Australia.

"Kita sudah pesan tenda dari Australia untuk mengganti tenda yang sekarang sambil menunggu pembangunan pasar yang baru," sambungnya.

Untuk anggaran tahap awal yang diajukan dalam Sidang Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bagi pasar mama-mama Papua, Boy menuturkan, dari hasil pembahasan Komisi dengan Dinas PU telah disepakati sebesar Rp 4,3 milyar.

"Untuk tahap awal akan didorong bagi pembersihan lokasi. Pematangan lahan dan peletakan batu pertama," terangnya.

Ditambahkan, setelah adanya penetapan APBD Perubahan, barulah Pemprov bersama Perum Damri akan melakukan penandatanganan MoU antara lain tentang pemindahan Perum Damri ke bengkel induk Dinas PU yang ada di  Pasir II sambil membangun gedung Perum Damri di Yotefa.

"Intinya harus ada anggaran dulu baru kita bisa eksekusi untuk masalah pembangunan pasar mama-mama Papua," pungkasnya. [Dharapos]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :