Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Thursday, 6 August 2015

Polda Papua Diminta Adil Tangani Kasus Kericuhan di Karubaga

KOTA JAYAPURA - Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Marianus Yaung meminta Polda Papua adil dalam menangani kericuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, pada pertengahan Juli lalu.

“Kami minta Polda Papua yang kini memeriksa saksi – saksi, baik dari polisi dan arga sipil, serta berencana memeriksa pimpinan GIDI, menjunjung tinggi profesionalisme dan asas keadilan semua pihak. Jangan sampai pemeriksaan itu terkesan ada diskriminasi pada para pimpinan GIDI,” kata Marinus Yaung ketika Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedamaian dan Perdamaian di Tanah Papua menggelar konferensi pers di Kantor Sinode Kingmi, Kota Jayapura, Kamis (30/7).

Menurutnya, siapapun yang bersalah harus dihukum sesuain hukum yang berlaku, dan pelaku penembakan 12 warga sipil juga harus diungkap. Katanya, ketika itu tak ada sipil yang memegang senjata.

“Jangan alasan proyektilnya susah ditemukan. Itu lagu lama. Polda harus menjunjung asas keadilan untuk kedua pihak, baik kalangan muslim maupun GIDI. Menyelesaikan masalah ini tak butuh orang luar Papua. Orang di Papua sanggup menyelesaikannya sendiri. Ada kearifan – kearifan lokal yang dimiliki untuk bisa menyelesaikan masalah,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor mengatakan, ia lebih menyoroti pemberitaan berbagai media ketika terjadi kesalahpahaman di Tolikara.

“Kejadian Tolikara jadi pelajaran. Ketika itu, sebelum melakukan verifikasi dan lainnya, media sudah memuat berita yang akhirnya seolah memicu kesalahpahaman di Tolikara jadi issu nasional,” kata Mambor.

Selain itu pimpinan redaksi Koran Jubi dan tabloidjubi.com itu juga menyangkan sikap kepolisian yang mengirim sms ke berbagai awal media dan seolah memicu kejadian itu sebagai isu nasional.

“Akhirnya kita semua kena imbasnya. Polisi jangan terlalu gegabah mengirim sms tanpa ada verifikasi. Sms itu dari Kabid Humas Polda Papua, dan entah apa maksudnya,” ucapnya. [Jubi]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :