Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 7 September 2015

Aliansi Mahasiswa Papua Tuntut Presiden Joko Widodo Bertanggung Jawab atas Penembakan di Timika

MALANG (JATIM) - Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua berunjuk rasa di Balai Kota Malang, Jumat, 4 September 2015. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengusut tuntas kasus penembakan warga sipil oleh aparat militer di Timika, Kabupaten Mimika.

"Katanya negara hukum, usut dan adili pelaku penembakan rakyat Papua," ujar juru bicara aksi, Nhoten Suhuniap.

Tepat sepekan, dua warga sipil di Timika, Papua, tewas dan sejumlah warga terluka. Dua warga tewas terkena peluru, yakni Imanuel Mailmaur, 23 tahun, dan Yulianus Okoware, 23 tahun. Dua orang lainnya, yakni Marthinus Apokapo, 24 tahun, dan Marthinus Imapula, 25 tahun, terluka. Pelaku penembakan adalah aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jumat, 28 Agustus 2015.

Untuk itu mereka menuntut agar kekerasan dan penembakan tak kembali terulang. Selain itu, mereka juga mengecam penculikan dan penganiayaan warga sipil di Jayapura 27 Agustus 2015. Mereka juga menuntut presiden untuk menarik mundur militer dari Papua agar kekerasan tak kembali terjadi di tanah Papua.

"Telah terjadi pelanggaran HAM berat," ujarnya. Para demonstran mengklaim jumlah rakyat Papua yang terbunuh sejak 1 Mei 1963 mencapai 500 ribu jiwa. Sementara populasi etnis Melanesia atau Papua Melanosoid menurut BPS, katanya, pada 2015 sebanyak 1,7 juta jiwa dan non-Papua mencapai 2,3 juta jiwa.

Mereka juga menuntut dibuka kebebasan jurnalis untuk melakukan kerja jurnalistik di Papua. Sebab, selama ini jurnalis asing dipersulit untuk memberitakan tentang Papua. "Segera buka akses jurnalis internasional," ujarnya.

Dalam aksinya mereka membentangkan poster dan spanduk yang mengecam aksi militerisme dan kekerasan di Papua. Spanduk bertulis "Menentukan nasib sendiri adalah solusi", "Demokrasi bagi rakyat Papua", dan "Hentikan eksploitasi kekayaan alam Papua." Mereka juga tampak membentangkan bendera bintang kejora dan meneriakkan "Papua Merdeka."

"Undang-undang memberikan hak kepada kami untuk menyurakan pendapat di muka umum," ujarnya. Mereka mengklaim didukung seribuan mahasiswa Papua di Malang yang mendukung kemerdekaan West Papua. Aksi mahasiswa Papua dijaga puluhan aparat Kepolisian Resor Malang Kota. Mereka berjaga dan mengatur lalu lintas sampai aksi mahasiswa Papua selesai.

"Asal damai, tak anarkis, silakan, polisi akan menjaga," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Malang Kota Komisaris Dewa Putu Darmawan. Jumlah polisi yang diturunkan disesuaikan kebutuhan. Polisi juga menyiapkan skenario jika terjadi aksi kekerasan. [Tempo]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :