Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Saturday, 31 October 2015

Kabut Asap Dinilai Mampu Pengaruhi Tahapan Pilkada Serentak 2015

KOTA JAYAPURA - Sebanyak 11 kabupaten di Papua akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak tahun ini. Ke-11 Kabupaten tersebut yakni Nabire, Keerom, Asmat, Waropen, Merauke, Yahukimo, Boven Digul, Pegunungan Bintang, Supiori, Mamberamo Raya dan Kabupaten Yalimo.

“Intinya kami siap laksanakan Pilkada di Papua, “ujar anggota KPU Provinsi Papua, Beatrix Wanane di Tanah Hitam, Kamkey Abepura, Jayapura, Rabu (28/10) pagi.

Beatrix mengatakan sejauh ini belum ada pendistribusian logistik karena masih dalam tahap pelelangan pendistribusian.

Dia menambahkan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah dan mengganggu jadwal penerbangan sejauh ini belum mengganggu tahapan Pilkada. Sejak lima bulan belakangan, kabut asap yang melanda di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan telah sampai ke Papua dan negara tetangga.

"Bila di kemudian hari terjadi bencana asap dalam pendistribusian tentu kami akan mengambil langkah-langkah bersama Bawaslu untuk misalnya menunda Pilkada di daerah yang dilanda kabut asap,” ujarnya.

Sejauh tidak ada masalah, kata Beatrix, Pilkada serentak akan dilakukan tanggal 9 Desember nanti.

Sementar itu Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan, sebelumnya hanya empat kabupaten yang akan melakukan pemilihan bupati secara serentak, namun terjadi perubahan undang-undang Pilkada, sehingga ada perubahan dan Papua diminta untuk bupati yang jabatannya berakhir tahun 2016 harus ikut di Pilkada 2015.

“Hal utama yang saya mau tegaskan kepada bupati yang akan melaksanakan Pilkada, teman-teman KPU sudah mengajukan anggaran. Kewajiban kita mau tidak mau harus disiapkan dari APBD,” ujarnya.

Biaya yang diajukan oleh KPU Kabupaten-Kota maupun Panwas Kabupaten-Kota wajib hukumnya untuk dianggarkan, yang jelas 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada bulan Desember wajib hukumnya mengalokasikan dana sesuai dengan permintaan penyelenggaraan.

“Jangan lagi kita tawar-tawar anggarakan yang diajukan oleh KPU, jika ditawar-tawar akibatnya akan mempersukit penyelenggara,” harapnya.Sebab,kata Gubernur, Pilkada sering terlambat karena anggaran tidak disiapkan oleh Bupati sebelumnya.

Selain itu, Dinas Kependudukan harus menyiapkan data yang valid. Sebab, data kependudukan ini berubah terus. Sehingga perlu adanya penyiapan data penduduk yang baik yakni melakukan pendataan penduduk.

”Mungkin setelah Pemilihan Gubernur yang sudah dua tahun, perubahannya luar biasa,”ujarnya.

Dengan demikian Dinas Kependudukan Kabupaten-Kota diharapkan menyiapkan data vailid dan akurat supaya tidak ada biaya yang besar dikeluarkan, karena apabila penduduk banyak dengan adanya pemekaran distrik dan desa konsekuensinya biaya besar. “Oleh karena itu, saya harap ini menjadi penting kepada bupati untuk menyiapkan data valid,” katanya.

Sedangkan, kesiapan pemerintah adalah bagaimana menyiapkan segala sesuatu dengan rencana yang matang, agar supaya tidak ada persoalan yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pilkada terutama kabupaten-kabupaten yang jangkauannya sulit.“Sekarang harus menyiapkan data secara baik, jangan membuat masalah pada saat pelaksanaan kemudian kedengarannya seperti tidak siap,”tegasnya.

Sementara itu Brigade Mobil Polda Papua menyiapkan 250 personel untuk mengamankan jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di 11 Kabupaten, Provinsi Papua. Komandan Satuan Brigade Mobile Polda Papua, Kombes Mathias Fakhiri menyebutkan personel ini akan ditempatkan sesuai dengan permintaan para Kapolres di 11 Kabupaten tersebut.

“Nanti tergantung permintaan Polres, kan ada yang minta 30 personel, 50 personel dan yang tahu hanya bapak Kapolda,” kata Fakhiri kepada SP beberapa waktu lalu.

Selain menyiapkan 250 personel Brimob Papua,  pihaknya juga mendapat BKO dari Korps Brimob Kelapa II Polri sebanyak 1 Kompi atau setara dengan 100 personel. Personel BKO ini akan disiagakan di Jayapura. “Jadi semua pengamanan Pemilukada itu dikirim dari personel Brimob yang ada di Papua,” ujarnya.

Fakhiri pun mengakui telah meminta 2 Kompi Brimob dari Kelapa II untuk membantu pengamanan Pemilukada di Papua. Namun dari 2 Kompi, lanjutnya, baru 1 Kompi yang akan diperbantukan, sedangkan 1 Kompi lagi menyusul. Tak hanya itu untuk mengantisipasi gejolak dalam Pemilukada serentak ini, Brimobda Papua juga telah melakukan pemetaan daerah rawan dalam pelaksanaan Pemilukada serentak mendatang.

Hanya saja, kata dia, bukan kewenangan dirinya untuk memaparkan wilayah-wilayah yang dipetakan. “Itu kewenangan pimpinan Polda Papua untuk daerah mana saja rawan. Yang jelas untuk perkuatan Brimob kami sudah siapkan sesuai dengan permintaan dari pak Kapolda,”ujarnya.

Menurutnya, wilayah di Pegunungan akan menjadi atensi untuk pengamanan Brimobda Papua. Dalam pengamanan Pemilukada, Brimob yang bertugas diwilayah tersebut juga akan diberdayakan, sebelum ada penambahan penebalan. “Daerah gunung kan sudah tahu kerawananya, ada Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo. Semua rawan ribut, tapi kembali lagi kebijakan pimpinan Polda Papua untuk penempatan personel Brimob di sana,” katanya. [Antara]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :