Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 9 October 2015

Para Kepala Suku Minta Presiden Joko Widodo Hadiri Mubes Pimpinan Adat

KOTA JAYAPURA - Ketua badan musyawarah (Bamus) kepala-kepala suku raja di tujuh wilayah adat Papua Agustinus Donel Ohee mengemukakan masyarakatnya mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat membuka musyawarah besar (mubes) pertama yang melibatkan para tokoh adat di daerah, November 2015.

"Pada Jumat pekan kemarin saya didampingi Prof DR Subur Budi Santoso dan Prof DR Ir Hiras Tobing sebagai pendamping dan penasehat Bamus diterima oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di VIP Room Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur terkait rencana tersebut," kata Agustinus Donel Ohee katanya di Kota Jayapura, Papua, Rabu malam.

Ia menimpali, "Saat itu, saya juga memaparkan rencana, visi, misi dan program kegiatan kepada Menkopolhukam bahwa dalam Mubes itu, masyarakat adat ingin mendengar langsung dari Pemerintah Pusat terkait program dan rencana pembangunan di Papua seperti apa."

Dengan cara tersebut, menurut dia, masyarakat adat berharap agar ke masa depan mengerti dan tahu apa sesungguhnya rencana dan kebijakan dari Pemerintah Pusat selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi membangun Papua.

"Sehingga, ke depan ada sinergi yang baik agar target dan tujuan pembangunan tersebut bisa didukung oleh semua pihak di Papua dalam kerangka Otonomi Khusus," katanya.

Ia menyatakan, apa yang akan diputuskan dalam mubes pertama itu nanti adalah betul-betul sebuah keputusan untuk semua kepentingan orang Papua dengan adil dan terbuka.

"Sudah cukup Papua selalu dijadikan komoditas politik untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Sudah saatnya masyarakat adat Papua terlibat secara aktif dalam membangun dirinya sendiri dalam bingkai NKRI," katanya.

Ia mengemukakan, Mekopolhukam sempat meminta kepadanya agar, Bamus kepala-kepala suku raja di  tujuh wilayah adat Papua jangan menjadi lembaga yang hanya membawa masalah, tetapi kalau bisa berkontribusi secara nyata memperhatikan kepentingan masyarakat Papua.

"Kalau Bamus kepala suku tujuh wilayah adat Papua bisa berperan membantu pemerintah ikut menyelesaikan masalah Papua, Menkopolhujam akan dukung Bamus," katanya.

Ohee juga menambahkan, Menkopolhukam juga berharap Bamus harus bersinergi dengan semua elemen masayarakat adat, dan kalau bisa menjadi payung untuk semua elemen masyarakat adat di Papua. [Antara]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :