Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 30 October 2015

Philip Karel Erari Pertanyakan Pernyataan Toni Wanggai Tentang Sumpah Pemuda

KOTA JAYAPURA - Wakil Ketua Majelis Pertimbangan  Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Phil Karel Erari mempertanyakan klaim Ketua PW Nadhatul Ulama (NU) Provinsi Papua Tony Wanggai tentang keberadaaan pemuda Papua dalam Sumpah Pemuda 28 Okober 1928.

"Siapa mewakili Pemuda Papua dalam Sumpah Pemuda 28 Okober 1928? Jangan melakukan manipulasi dan Rekayasa Sejarah!" ujarnya lewat laman facebooknya pada Rabu (28/10).

Ia katakan klaim Toni Wanggai pada halaman koran Cenderawasih Pos pada 27 Oktober 2015, tentang sejumlah Pemuda Papua yang hadir mewakili Papua dalam pertemuan raya Pemuda Nusantara di Palembang, 28 Oktober 1928 dinilai tidak berdasar.

"Dalam berbagai dokumen dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, dicatat sebagai salah satu tonggak sejarah perjuangan, dimana Pemuda sangat memgambil peran menentukan. Kita patut mengangkat topi kepada Pemuda Pemuda dari Sumatera, Borneo, Celebes, Ambon, Manado, Jawa, juga Pemuda Islam, yang berani dan heroic tampil pada zamannya menetukan sikap Politik terhadap penjajahan Belanda. Mereka BERSUMPAH. dengan mengangkat 3 Simbol Persatuan. Satu Bangsa, Bangsa Indonesia,Satu Tanah Air, Tanah air Indonesia, dan satu bahasa Bahasa Indinesia. Mereka menamakan diri Jong Ambon,Jong Batak, Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, Jong Manado, Jong Islamische Bond, Jong Bali dan Jong Jong lainnya. Dalam semua dokumen, termasuk pelajaran Kewarga negaraan atau Civics tempo dulu, ketika saya pertama kali diberi pelajaran Civics di PMS Manokwari sampai ke SMA Biak, tidak disebutkan bahwa ada sejumlah Pemuda yang diutus dari Papua, ke Palembang dan mewakili Pemuda dari Papua. Tidak ada Jong Papua," ungkap dia.

Ia menyatakan, data yang dikemukakan oleh Toni Wanggai perlu dibuktikan dan diverifikasi kebenarannya, sebab pada tahun 1928 , Papua baru berada pada tahapan pendidikan peradaban yang digagas oleh Pdt J van Hasselt, di Mansinam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pendidikan peradaban ini kemudian dilanjutkan oleh Pdt I.S Kijne pada tahun 1925 di Miei, Kabupaten Teluk Wondama.

"[Tahun 1928] Anak anak muda Papua, belum banyak yang bersekolah. Karenanya wawasan dan kesadaran berpolitk seperti Pemuda Batak, pemuda Ambon, Pemuda Jawa dan Pemuda Islam, belum ada di Papua," ungkap dia.

Dikatakan, nama-nama yang diklaim Tony dinilai masuk dalam gelombang pejuang Merah Putih, asal Serui yang pada era 1945-an sampai 1959 melarikan diri lewat Sorong, dan Raja Ampat menuju Ambon, dan kemudian ke Jawa.

"Kita perlu menyebut peran penting dari Dr. Sam Ratulangi, Dr. Gerungan yang berhasil "mengIndonesiakan" tokoh pejuang seperti Silas Papare. Sejumlah tokoh Gerakan Merah Putih, yang berasal dari Serui, termasuk orang tuanya Dr.Felix Wanggai," ujarnya.

Sembari mempertanyakan alasan Tony merilis pernyataan tanpa dasar pada tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke 70 tentang kehadiran Pemuda Papua dalam 3 Sumpah Pemuda di tahun 1928. Ia juga meminta agar semua pihak yang merasa peduli dengan Papua tidak boleh melakukan pembohongan dan memanipulasi sejarah.

"Pembohongan sejarah harus dipertanggung jawabkan secara moral dan etik," tutur dia.

Selanjutnya ia meminta semua pihak agar melihat makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang melahirkan Nasionalisme Indonesia dan penghayatan yang dilakukan para pemuda Papua saat ini, sebab hingga kini negara dinilai gagal menjadikan Papua sebagai bagian integral Indonesia.

"Dalam buku Freddy Numberi dengan judul ' Quo Vadis Papua, terdapat 2 gugatan dan satu fakta. Gugatan pertama: Negara gagal mengIndonesiakan orang Papua. Gugatan kedua, Nagara gagal memenangkan hati dan pikiran orang Papua. Karena itu terdapat fakta dan fenomena : Rakyat tidak lagi percaya kepada Pemerintah Indonesia," ungkap dia. [Papuanesia]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :