Kurtubi Dukung Pencatutan Nama Jokowi-JK ke Ranah Hukum
pada tanggal
Tuesday 17 November 2015
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendesak dan mendukung agar elite partai politik yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kasus perpanjangan kontrak Freeport dibawa ke ranah hukum.
"Kalau ternyata pernyataan Menteri ESDM tentang adanya politisi yang meminta saham gratis dari Freeport sebagai imbalan perpanjangan Kontrak Karya ternyata benar, maka ini harus dibongkar tuntas dan dibawa ke ranah hukum, agar ada efek jera," kata Kurtubi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (14/11).
Menurut Politisi Partai Nasdem ini, jika hal semacam ini dibiarkan, ke depan hal serupa akan terus terjadi.
Sebab saat ini banyak sekali blok-blok tambang dan migas yang akan segera habis kontraknya.
Baginya, praktik semacam ini adalah ancaman karena akan terjadi pengisapan terhadap aset negara.
"Oleh karena itu, Komisi VII khususnya Fraksi Nasdem mendukung penuh upaya Pemerintah utk membersihkan pemburu rente di sektor Pertambangan nasional," tegas Kurtubi.
Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said kepada Kompas, Selasa (10/11).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal. JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Sebab, Freeport juga telah menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.
Sedangkan komisaris PT. Freeport Indonesia, Andi Mattalatta sebelumnya mengaku baru mengetahui adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Dia meyakini, Sudirman yang mengungkap fakta itu sudah mempertimbangkan dampak pernyataannya dengan matang. Andi bahkan menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut.
"Artinya dengan berucap begitu, sebenarnya itu sudah hukuman, karena telah menimbulkan citra bahwa politisi yang dimaksud itu citranya sudah langsung negatif," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11). [Kompas]
"Kalau ternyata pernyataan Menteri ESDM tentang adanya politisi yang meminta saham gratis dari Freeport sebagai imbalan perpanjangan Kontrak Karya ternyata benar, maka ini harus dibongkar tuntas dan dibawa ke ranah hukum, agar ada efek jera," kata Kurtubi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (14/11).
Menurut Politisi Partai Nasdem ini, jika hal semacam ini dibiarkan, ke depan hal serupa akan terus terjadi.
Sebab saat ini banyak sekali blok-blok tambang dan migas yang akan segera habis kontraknya.
Baginya, praktik semacam ini adalah ancaman karena akan terjadi pengisapan terhadap aset negara.
"Oleh karena itu, Komisi VII khususnya Fraksi Nasdem mendukung penuh upaya Pemerintah utk membersihkan pemburu rente di sektor Pertambangan nasional," tegas Kurtubi.
Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said kepada Kompas, Selasa (10/11).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal. JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Sebab, Freeport juga telah menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.
Sedangkan komisaris PT. Freeport Indonesia, Andi Mattalatta sebelumnya mengaku baru mengetahui adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Dia meyakini, Sudirman yang mengungkap fakta itu sudah mempertimbangkan dampak pernyataannya dengan matang. Andi bahkan menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut.
"Artinya dengan berucap begitu, sebenarnya itu sudah hukuman, karena telah menimbulkan citra bahwa politisi yang dimaksud itu citranya sudah langsung negatif," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11). [Kompas]