Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 16 November 2015

Terkait Kontrak PT. Freeport Indonesia, Nama Jusuf Kalla Ikut Dicatut

JAKARTA - Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, membenarkan adanya pencatutan nama Wapres Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia. Pencatutan itu, disebut dia, dilakukan oleh seorang pejabat berpengaruh.

"Yang namanya nama dicatut pastilah orangnya marah. Yang parah, orang yang mencatut (adalah) pejabat berpengaruh," kata Husain saat dihubungi, Rabu (11/11).

Namun, Husain tidak bersedia mengungkap nama tokoh politik yang disebutnya "pejabat berpengaruh" dan mencatut nama kepala negara itu. Dia pun belum dapat memastikan kemungkinan Kalla mengadukan pencatutan namanya itu ke aparat penegak hukum.

Husain hanya menyatakan bahwa dirinya yakin dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman-lah yang pertama kali membeberkan adanya oknum yang "menjual" nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Freeport. Dia yakin Sudirman memiliki bukti kuat soal itu.

"Ini masalah serius karena menyangkut nama baik Presiden dan Wapres. Pencatutan nama tersebut adalah sesuatu yang tidak sehat dalam pemerintahan kita," ungkapnya.

Sebelumnya, Sudirman mengungkapkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar perpanjangan kontrak bisa diberikan.

"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11).  [Kompas]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :