Beni Sweny dan Nursalim Klaim Pilkada Keerom Sarat Kecurangan
pada tanggal
Monday 14 December 2015
KOTA JAYAPURA- Pendukung dan simpatisan pasangan calon Benny Sweny-Nursalim (Bisa) minta penyelenggara pilkada di Kabupaten Keerom, Papua, menunda penghitungan suara di Distrik Skanto.
"Kami menilai masih banyak kecurangan, seperti di Kampung Arso 14," kata Sodiqin, salah satu pendukung Bisa di Kota Jayapura, Papua, Minggu.
Menurut dia, penghitungan suara di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, cacat hukum karena ada tekanan dari aparat keamanan yang memaksakan agar segera diselesaikan.
"Seharusnya dalam penghitungan suara tidak ada tekanan dari aparat keamanan, agar para penyelenggara bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan melahirkan hasil yang demokratis," kata Sodiqikin.
Sementara itu, Kapolres Kabupaten Keerom AKBP Tober Sirait ketika dikonfirmasi soal penghitungan suara di Distrik Skanto yang dituding sarat tekanan, mengatakan hal itu tidak benar.
"Kami tidak pernah melakukan intervensi, atau mencampuri urusan penyelenggara. Kehadiran kami hanya ingin menjalankan tugas sesuai konstitusi yakni mengamankan agar tidak terjadi gaduh atau lainnya," katanya.
Menurut dia, pada saat penghitungan suara untuk Kampung Arso 14 di Distrik Skanto, mencuat informasi bahwa akan terjadi potensi kegaduhan dan masyarakat juga telah berkumpul, sehingga sebagai aparat penegak hukum, mitra penyelenggara Pemilu atau Pilkada, maka hal itu perlu ditindaklanjuti.
"Saat itu kan ada yang teriak-teriak, warga kumpul, sehingga saya minta para penyelenggara ditingkat distrik untuk jelaskan tentang bagaimana tata cara penghitungan suara kepada warga, juga ada saksi bagaimana mekanismenya, mereka akhirnya paham dan perhitungan pun berjalan aman dan lancar," katanya.
Mengenai situasi Kabupaten Keerom pascapilkada Rabu (9/12) pekan kemarin, Sirait mengatakan secara umum aman tekendali.
"Secara umum, situasi Keerom kondusif, warga juga memahami bahwa sedang melaksanakan pesta demokrasi sehingga sama-sama menjaga dan menciptakan situasi yang aman dan nyaman," katanya. [Antara]
"Kami menilai masih banyak kecurangan, seperti di Kampung Arso 14," kata Sodiqin, salah satu pendukung Bisa di Kota Jayapura, Papua, Minggu.
Menurut dia, penghitungan suara di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, cacat hukum karena ada tekanan dari aparat keamanan yang memaksakan agar segera diselesaikan.
"Seharusnya dalam penghitungan suara tidak ada tekanan dari aparat keamanan, agar para penyelenggara bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan melahirkan hasil yang demokratis," kata Sodiqikin.
Sementara itu, Kapolres Kabupaten Keerom AKBP Tober Sirait ketika dikonfirmasi soal penghitungan suara di Distrik Skanto yang dituding sarat tekanan, mengatakan hal itu tidak benar.
"Kami tidak pernah melakukan intervensi, atau mencampuri urusan penyelenggara. Kehadiran kami hanya ingin menjalankan tugas sesuai konstitusi yakni mengamankan agar tidak terjadi gaduh atau lainnya," katanya.
Menurut dia, pada saat penghitungan suara untuk Kampung Arso 14 di Distrik Skanto, mencuat informasi bahwa akan terjadi potensi kegaduhan dan masyarakat juga telah berkumpul, sehingga sebagai aparat penegak hukum, mitra penyelenggara Pemilu atau Pilkada, maka hal itu perlu ditindaklanjuti.
"Saat itu kan ada yang teriak-teriak, warga kumpul, sehingga saya minta para penyelenggara ditingkat distrik untuk jelaskan tentang bagaimana tata cara penghitungan suara kepada warga, juga ada saksi bagaimana mekanismenya, mereka akhirnya paham dan perhitungan pun berjalan aman dan lancar," katanya.
Mengenai situasi Kabupaten Keerom pascapilkada Rabu (9/12) pekan kemarin, Sirait mengatakan secara umum aman tekendali.
"Secara umum, situasi Keerom kondusif, warga juga memahami bahwa sedang melaksanakan pesta demokrasi sehingga sama-sama menjaga dan menciptakan situasi yang aman dan nyaman," katanya. [Antara]