Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Wednesday, 1 February 2017

Yermias Bisai Akan Buka Rahasia APBD 2017 Kabupaten Waropen

BOTAWA (WAROPEN) - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi  Publik (KIP), maka APBD bukan rahasia lagi ketika sudah ditetapkan melalui peraturan daerah, publik harus tahu program-program di tahun 2017 yang tertera dalam APBD tersebut agar bisa dikontrol atau diawasi.

hal tersebut diungkapakan  Bupati Waropen Yermias Bisai,S.H  saat memimpil apel gabungan di lapangan Budi Utomo Waren Pekan kemarin. dikatakan , program di tahun 2017 tidak terlalu banyak dengan itu diharapkan program ini tidak membias.

“semua ASN harus tau apa yang dikerjakan supaya informasi itu disampaikan keluar bahwa ditahun di 2017 ini yang kita kerjakan, besok saya harap kepala-kepala SKPD DPA nya itu bilah perlu ditempel di kantor semua, tempel apa yang kita kerjakan”. Tegasnya.

Kita harus trasparan, dengan trasparansi semua akan melakukan kontrol dalam mengawas pembangunan di Kabupaten Waropen dengan itu waropen akan bisa berubah, “ kalau untuk kebenaran lakukan sehingga masyarakat lihat yang dibuat oleh pemerintah”.
Bupati dan ASN
Bupati Waropen Yermias Bisai bersalaman kepada seluruh ASN usai memimpin apel gabungan di lapangan budi utomo pekan kemarin.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Waropen Dorus Wakum yang membidangi Pemerintahan dan hukum kepada wartawan mengatakan, sangat mengapresiasi Bupati karena akan melakukan suatu perubahan dengan memerintahkan semua kepala SKPD untuk membuka dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kepada publik.

“saya berharap kepada semua kepala SKPD agar benar-benar melaksanakan perintah tersebut, karena itu juga sesuai dengan UU No 14 tahun 2018 tetang keterbukaan informasi Publik, pemerintah berkewajiban memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat” (pemkabwaropen)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :