Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Thursday, 9 March 2017

DPRP Kecam Sebutan Pasukan Nasi Bungkus Ala Eltinus Omaleng

TIMIKA (MIMIKA) - Legislator Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, mengecam Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, yang menyebut ratusan karyawan PT Freeport Indonesia  sebagai pasukan 'nasi bungkus' alias pendemo bayaran saat berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3) lalu.

Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyatakan bahwa seorang kepala daerah tidak sepantasnya secara membabi buta mengeluarkan pernyataan menyayat hati dan menimbulkan kegelisahan. Apalagi itu dilakukan terhadap pekerja yang juga sebagai masyarakatnya sendiri.

"Seorang Bupati tidak sewajarnya memberikan pernyataan seperti itu. Bupati harusnya tampil sebagai pemimpin yang bijaksana. Bukan membuat sebuah statement yang justru membuat rakyatnya gelisah," kata Wilhelmus saat dihubungi dari Timika, Rabu (8/3).

Politisi Hanura asal Mimika mengatakan Bupati Omaleng harusnya tampil sebagai pemimpin yang bijaksana. Kemudian berdiri sebagai pemersatu dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

"Saya selaku anggota DPR Papua yang juga sebagai warga Kabupaten Mimika, meminta bupati untuk melihat masalah ini secara komprehensif dan bijak, sehingga ada solusi terbaik untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya," tutur dia.

Wilhelmus menyatakan komitmen bahwa dirinya tidak pernah sependapat jika Freeport terus melakukan PHK dan merumahkan karyawannya sebagai dampak dari masalah ini. Menurutnya, PHK harusnya menjadi opsi paling terahir oleh perusahaan.

"Freeport dan pemerintah harus membangun sebuah komunikasi yang konstruktif sehingga melahirkan sebuah keputusan secepatnya, tanpa harus mengorban karyawan," tandasnya.

Dia juga meminta Bupati Omaleng tidak berjalan sendiri dalam memperjuangkan kepentingan daerah untuk mendapat bagian dari pelepasan divestasi saham PT Freeport sebesar 51 kepada pemerintah Indonesia.

"Bupati harus mengajak semua stakeholder di Papua, dalam hal ini adalah DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, dan para bupati tetangga di sekitar pertambangan PT Freeport, serta masyarakat pemilik hak ulayat secara menyeluruh," imbuhnya.

"Karena masalah ini sedang berdampak terhadap berbagai aspek di Papua secara umum, baik itu ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun keamanan," sambungnya.

Sebelumnya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng di beberapa pemberitaan menyebut Freeport sebagai dalang di balik demonstrasi karyawan di Jakarta. Freeport diduga membiayai ratusan karyawan untuk melakukan unjuk rasa demi kepentingan perusahaan, yakni mempertahankan status Kontrak Karya tanpa harus diubah menjadi IUPK.

"Mereka datang yang biayai Freeport. Mereka datang sama saya minta bantuan dua pesawat saya tolak," kata Eltinus.  (nokenews)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :