Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 10 March 2017

Forum Komunikasi Masyarakat Intelektual Puncak Jaya Tolak Pemungutan Suara Ulang

KOTA JAYAPURA - Forum Komunikasi Masyarakat Intelektual (FKMI) Puncak Jaya menolak dengan tegas dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada enam distrik di wilayahnya.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Intelektual Puncak Jaya Philemon Tabuni melalui telepon selularnya, Kamis, mengatakan jika dilakukan PSU ulang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap masalah keamanan yang kini tidak kondusif pascapenetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU setempat.

"Alasan penolakan kami karena masalah keamanan yang akhir ini tidak kondusif untuk masyarakat, juga pertimbangan biaya, dan juga energi yang akan kembali terkuras jika PSU ini dilakukan," katanya.

Menurut Philemon, semua proses tahapan yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu sudah sesuai aturan dan mekanisme yang ada, sampai pada saat pemilihan 15 Februari lalu.

"Oleh karena itu hasil penetapan yang dibawa ke KPU Provinsi dan Pusat, seharusnya dapat diterima oleh semua kandidat," ujarnya.

Dia menjelaskan pasalnya, hasil ini baru dipelajari apakah ada masalah atau tidak di mana soal keputusannya nanti akan diserahkan ke KPU Provinsi dan Pusat.

"Terkait enam distrik yang surat suaranya diduga dihilangkan oleh KPU yang bermain mata dengan Panwaslu Puncak Jaya, disarankan jika ada pihak yang merasa dirugikan sebaiknya diserahkan melalui jalur hukum yakni dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," katanya lagi.

Sebelumnya, seratusan warga pendukung salah satu pasangan calon nomor urut satu Yustus Wonda-Kirenius Telenggen mempertanyakan kepastian tuntutan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada enam distrik di Kabupaten Puncak Jaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua pada Kamis (9/3). (antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :