Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 27 March 2017

Warga Mappi Butuh Media Centre untuk Akses Telekomunikasi

KEPI (MAPPI) - Warga di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk membangun Media Center karena saat ini jaringan telekomunikasi masih sangat sulit untuk diakses.

Hal itu diungkapkan Kadis Kominfo kabupaten Mappi Provinsi Papua Laode Irja Gozali. “Di Kabupaten Mappi ada 15 distrik/kecamatan, baru 3 kecamatan yang telah terlayani jaringan telekomunikasi yaitu Kecamatan Obaa, Bade dan Kecamatan Pasue," katanya kepada InfoPublik di kantornya di Jl. Irian Kilometer 4, Kepi Kabupaten Mappi, Rabu (22/3).

Sementara 12 kecamatan lainnya masih belum terlayani jaringan. "Kami sudah menyediakan gedung sederhana ukuran 12 X 8 meter untuk fasilitas media center, dan rencananya kalau sudah ada media center kami akan membukanya 24 jam dan kami akan menugaskan petugas dengan tiga shift," ungkapnya.

Lebih lanjut Gozali menuturkan, untuk komunikasi jaringannya masih lemah. Kabupaten inj baru memiliki 3 BTS yaitu di kecamatan Obaa, 1 di Pasue dan 1 BTS di kec. Badee.

"Jaringan internet masih lemah, dan 3 jaringan ini sudah overload. Dari 30 ribu pengguna hand phone (hp) hanya 15 persen yang bisa dilayani diwaktu bersamaan mereka untuk berbicara/telepon, sehingga untuk berbicara dan sms sangat sulit untuk mengaksesnya,” ungkapnya.

Terkait ini pihaknya, sudah berkomunikasi dengan salah satu provider, dan persoalan utama adalah biayanya sangat tinggi. "Kami berharap agar pemerintah pusat dapat membantu permasalahan jaringan komunikasi di kabupaten Mappi," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga sudah mengajukan proposal pada April 2016 mengenai BTS ini kepada pemerintah pusat, dan sekarang ini semua proposal harus melalui e-proposal, namun ada kendala di admin.

"Kami sudah menghubungi pemerintah pusat namun admin nya harus direvisi lagi, dan kami sudah buka aplikasi namun tidak bisa dibuka dan mungkin harus divalidasi dari pusat," ujarnya.

Menurutnya, satu-satunya jalan untuk memperlancar jaringan komunikasi di kabupaten Mappi adalah dengan menambah perangkat atau BTS. Selain itu untuk mengatasi persoalan jaringan komunikasi tersebut, di tahun 2017 ini dibangun hubungan ke desa-desa, ke kampung-kampung dengan menggunakan radio kampung terpadu (RIK).

RIK ini bisa menyebarkan informasi dua arah, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan dari pemda, perangkat daerah bisa disampaikan melalui radio RIK yang bisa menjangkau 15 kecamatan.

"Tahun ini kami targetkan tiga kecamatan, yaitu kecamatan Tisain, Kaibar, dan Pasue bawah yang merupakan daerah terisolir. Kecamatan Pasue dengan jumlah sebanyak 23 kampung dari tiga kecamatan dan belum memiliki BTS dan tahun 2017 ini kita baru pasang perangkat dan kita harus menghitung biaya pemeliharaannya dan asetnya," jelasnya.

Untuk biaya radio RIK ini dianggarkan Rp1,6 miliar dan rencananya April 2017 akan diluncurkan. "Ada 162 kampung dari dua kelurahan yaitu kelurahan Bade dan Obaa dan Insya Allah bila semuanya sudah lengkap maka kami akan mengundang Menkominfo Rudiantara untuk membukanya," katanya.

Sementara itu warga kabupaten Mappi ibu Erni Somalinggi, mengatakan akses internet di sini sangat sulit, menelpon pun sangat sulit, sehingga setiap hari harus membeli voucher wifi untuk satu jam sebesar Rp10.000. Belum lagi untuk kegiatan anak-anak yang sangat membutuhkan internet untuk mengerjakan tugas dari sekolah, maka para siswa harus menggunakan internet yang dikelola oleh swasta, namun biayanya cukup besar bagi anak sekolah biaya perjam warnet Rp10.000.

"Untuk itu saya mengharapkan kepada Kementerian Kominfo untuk membantu masyarakat Mappi untuk memberikan fasilitas Media Center agar permasalahan masyarakat khususnya kabupaten Mappi untuk mengakses jaringan komunikasi bisa lancar, juga akan mengurangi biaya anak-anak untuk membayar warnet dan membeli voucher internet," kata Erni. (infopublik)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :