Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Saturday, 15 April 2017

Infrastruktur Jadi Penghambat Investasi di Bumi Cenderawasih

Infrastruktur Jadi Penghambat Investasi di Bumi Cenderawasih

KOTA JAYAPURA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua menilai masalah infrastruktur masih jadi penghambat investasi di Bumi Cenderawasih.

“Kendala investasi kita di Papua karena infrastruktur. Seperti kurangnya dukungan listrik, pelabuhan serta jalan”.

“Sehingga kedepan kita harapkan masalah ini bisa segera dicarikan jalan keluar sehingga investasi bisa lebih maksimal masuk ke Papua,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua John Way, di Jayapura, Rabu (12/4).

Menurut dia, Papua merupakan daerah yang begitu luas sehingga para investor memiliki banyak pilihan dalam berinvestasi. Hal ini pula yang pada akhirnya secara realisasi investasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan meski tidak signifikan.

“Dalam 10 tahun terakhir ini investasi di Papua sebesar 18 persen rata-rata per tahun. Dimana Penanaman Modal Asing (PMA) juga cukup meningkat di Papua. Hal yang sama juga terjadi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ikut meningkat meski tak sebanya PMA,”ucap dia.

Pada kesempatan itu, John mengatakan Pemprov Papua baru-baru ini menerbitkan beberapa regulasi yang terkait dengan investasi. Dimana dalam Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2015 mengatur pendelegasian kewenangan penandatangan perizinan hanya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Ini artinya perijinan tidak lagi ke dinas-dinas lain. Tetapi dengan menyatukan seluruh perizinan dikeluarkan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Sehingga kini investor yang mau melakukan pengurusan investasi, kini cukup berada di satu tempat,” kata dia.

Sementara berkaitan dengan pencanangan tahun investasi, ia berharap para kepala daerah maupun pemangku kepentingan kabupaten dan kota agar dapat mendukung program yang diluncurkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe pada 2016 lalu.

“Saya kira Papua kini ruang untuk berinvestasi itu sudah tersedia. Apalagi dengan terbitnya regulasi yang memudahkan investor”.

“Hanya memang kita perlu meningkatkan infrastruktur di negeri ini. Sehingga kedepan diharapkan lebih banyak lagi investor yang datang berinvestasi di negeri ini,” ucap dia. (humaspapua)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :