Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Thursday, 6 April 2017

KPU Wajib Lakukan PSU di Kabupaten Puncak Jaya

 
JAKARTA- Putusan sela Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

"Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2017, di semua TPS di enam distrik," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Adapun enam distrik yang harus melaksanakan PSU adalah Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai, dan Distrik Yambi.

Putusan Mahkamah ini dihasilkan setelah Mahkamah menemukan fakta bahwa dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya.

Rekapitulasi penghitungan suara untuk enam distrik tersebut tidak dilakukan dengan alasan dokumen rekapitulasi tidak utuh karen sebagian dalam keadaan rusak bahkan ada yang hilang.

Selain itu Mahkamah juga menemukan fakta bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya telah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan hasil rekapitulasikeenam distrik tersebut tidak dapat disahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat Pleno tanggal 27 Februari 2017 karena administrasi dan dokumen yang dinilai tidak lengkap.

Berdasarkan rekomendasi itu, KPU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan perolehan suara dari enam distrik dimaksud.

"Mahkamah berpendapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 adalah cacat hukum," ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika membacakan pertimbangan hukum.

Mahkamah kemudian memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi pelaksanaan PSU di Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan putusan Mahkamah, PSU Kabupaten Puncak Jaya harus dilaksanakan dalam kurun waktu 60 hari kerja setelah putusan Mahkamah diucapkan, dan melaporkan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah penetapan rekapitulasi pemungutan suara di tingkat kabupaten.(antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :