Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Wednesday, 5 April 2017

Pemprov Papua Dorong Pilkada Melalu DPRD

 
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah mendorong agar pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengatakan, alasannya, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap tidak cocok diterapkan di Bumi Cenderawasih karena menimbulkan gesekan dan menelan korban material maupun jiwa yang sangat luar biasa.

"Untuk menghindari timbulnya gesekan dan korban jiwa, pelaksanaan pilkada di Papua perlu dikaji ulang karena merupakan daerah Otonomi Khusus," katanya.

Menurut Hery, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan ke pemerintah pusat, untuk dikaji agar pilkada ini khususnya di Papua harus ada perubahan dan sesuai dengan amanat undang-undang Otonomi Khusus.

"Kami mempunyai undang-undang Otsus, dan pemerintah sedang melakukan kajian secara mendalam, agar pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPR Papua sesuai dengan amanat undang-undang kekhususan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta para kandidat peserta pilkada serentak 2017 untuk bersikap bijak dan legowo dalam menerima hasil rekapitulasi suara di wilayah masing-masing.

"Semua calon kandidat yang maju menjadi kepala daerah harus mengerti dan paham mengenai aturan dan hasil pilkada sehingga tidak mengorbankan rakyat serta berimbas seperti kasus di Intan Jaya," katanya.

Lukas menjelaskan pihaknya menyayangkan bentrok yang terjadi pascapelaksanaan pilkada di Kabupaten Intan Jaya dan menyebabkan adanya korban jiwa. (antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :