Pemprov Papua Dorong Pilkada Melalu DPRD
pada tanggal
Wednesday 5 April 2017
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah mendorong agar pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengatakan, alasannya, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap tidak cocok diterapkan di Bumi Cenderawasih karena menimbulkan gesekan dan menelan korban material maupun jiwa yang sangat luar biasa.
"Untuk menghindari timbulnya gesekan dan korban jiwa, pelaksanaan pilkada di Papua perlu dikaji ulang karena merupakan daerah Otonomi Khusus," katanya.
Menurut Hery, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan ke pemerintah pusat, untuk dikaji agar pilkada ini khususnya di Papua harus ada perubahan dan sesuai dengan amanat undang-undang Otonomi Khusus.
"Kami mempunyai undang-undang Otsus, dan pemerintah sedang melakukan kajian secara mendalam, agar pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPR Papua sesuai dengan amanat undang-undang kekhususan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta para kandidat peserta pilkada serentak 2017 untuk bersikap bijak dan legowo dalam menerima hasil rekapitulasi suara di wilayah masing-masing.
"Semua calon kandidat yang maju menjadi kepala daerah harus mengerti dan paham mengenai aturan dan hasil pilkada sehingga tidak mengorbankan rakyat serta berimbas seperti kasus di Intan Jaya," katanya.
Lukas menjelaskan pihaknya menyayangkan bentrok yang terjadi pascapelaksanaan pilkada di Kabupaten Intan Jaya dan menyebabkan adanya korban jiwa. (antara)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengatakan, alasannya, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap tidak cocok diterapkan di Bumi Cenderawasih karena menimbulkan gesekan dan menelan korban material maupun jiwa yang sangat luar biasa.
"Untuk menghindari timbulnya gesekan dan korban jiwa, pelaksanaan pilkada di Papua perlu dikaji ulang karena merupakan daerah Otonomi Khusus," katanya.
Menurut Hery, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan ke pemerintah pusat, untuk dikaji agar pilkada ini khususnya di Papua harus ada perubahan dan sesuai dengan amanat undang-undang Otonomi Khusus.
"Kami mempunyai undang-undang Otsus, dan pemerintah sedang melakukan kajian secara mendalam, agar pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPR Papua sesuai dengan amanat undang-undang kekhususan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta para kandidat peserta pilkada serentak 2017 untuk bersikap bijak dan legowo dalam menerima hasil rekapitulasi suara di wilayah masing-masing.
"Semua calon kandidat yang maju menjadi kepala daerah harus mengerti dan paham mengenai aturan dan hasil pilkada sehingga tidak mengorbankan rakyat serta berimbas seperti kasus di Intan Jaya," katanya.
Lukas menjelaskan pihaknya menyayangkan bentrok yang terjadi pascapelaksanaan pilkada di Kabupaten Intan Jaya dan menyebabkan adanya korban jiwa. (antara)