Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Thursday, 25 January 2018

Arie Setiadie Moerwanto Lantik Pejabat BPJN Maluku dan Papua Barat

SORONG, PAPUA.US - Direktur Jenderal Bina Marga, Arie Setiadie Moerwanto melantik Pejabat Perbendaharaan T.A 2018 di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon, BPJN XVII Papua Barat, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Senin (22/01) pagi. Turut mendampingi Dirjen Bina Marga, Kepala BPJN XVI, Satrio Sugeng Prayitno, Kepala BPJN XVII, Yohanis Tulak Todingrara, dan Kepala BBPJN XVIII, Osman Harianto Marbun.

Adapun Pejabat Perbendaharaan yang dilantik Di BPJN XVI Ambon sejumlah 9 Kepala Satuan Kerja (Satker) dan 35 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); di BPJN XVII, 7 Kepala Satker dan 21 PPK; serta 11 Kepala Satker dan 34 PPK di BBPJN XVIII.

Pejabat Perbendaharaan merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan nasional demi mendukung konektivitas logistik nasional. Komitmen dan tanggung jawab sangat diperlukan untuk memenuhi target pembangunan nasional.

Salah satu tugas Ditjen Bina Marga adalah untuk mendukung RPJMN 2015-2019 terutama mendukung 2 agenda Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar profesional.

"Bapak dan ibu ini kami berbagi tugas melantik pejabat perbendaharaan, saya memilih melantik di kawasan timur karena saya mencintai menghargai tugas berat bapak dan ibu semua disini," ujar Arie.

Dalam sambutannya, Arie menyampaikan sejumlah instruksi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada para Pejabat Perbendaharaan yang baru, yakni perencanaan yang baik, pengawasan mutu pekerjaan, pengelolaan proyek yang tepat mutu; waktu; biaya; dan minim sengketa, profesional penguasaan dokumen kontrak.

"Dibaca betul kontraknya, kita harus lebih pandai daripada penyedia jasa. Lalu soal Pelaksanaan di lapangan saya mohon  kreatif dan berani berinovasi serta menjamin kualitas," tegas Arie.

Menurut Arie, ada kondisi khusus di Indonesia Timur dibandingkan di Jawa, misalnya kondisi alamnya yang berbeda, sulitnya material, serta lokasi pekerjaan yang sulit dicapai. Tetapi ia menghimbau agar pejabat yang baru saja dilantik agar tetap bisa bekerja keras, tidak mudah putus asa, tangguh,tanggap, dan cepat.

"Pak Menteri selalu mendorong langgam Rock & Roll, cepat dan tegas. Jangan penyedia jasa uang mengatur langkah kita tetapi bapak dan ibu," jelas Arie.

Selain itu dirjen juga mengingatkan untuk segera menindaklanjuti hasil temuan audit internal atau BPK. Melaksanakan laporan keuangan dan pengelolaan aset BMN termasuk serah terima aset ke pemerintah daerah khususnya pada alih status jalan daerah ke nasional, dan sebaliknya.

Kemudian tertib administrasi & terdokumentasi dengan baik. Integritas tinggi serta jauhi Narkoba. Yang tak kalah penting adalah tertib Keselamatan Kerja (K3). Arie mencontohkan perihal runtuhnya girder jembatan di beberapa pekerjaan jalan beberapa waktu lalu.

"Kalau bapak cermati semua terjadi pada hari Sabtu atau Minggu. Yang terakhir jatuh pada hari pertama masuk setelah libur. Kita menduga bahwa ini karena pengawasan yang tidak baik akibat tidak konsentrasi ingin libur atau baru libur. Ini jangan terjadi lagi," ucap Arie.

Arie mengatakan agar kehadiran PU bisa memberikan rasa nyaman pada masyarakat di daerah bencana. "Ketika terjadi bencana orang PU harus turun kelapangan yang pertama. Masyarakat lihat lambang PU berarti bencana tersebut segera ditangani," katanya.

Terakhir, para pejabat perbendaharaan diharapkan menjaga hubungan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terutama dalam mensinergikan kegiatan pusat dan daerah namun tidak berarti mengikuti semua permintaan pemerintah daerah. 

"Kita berpikir jauh, bukan sekedar nice to have, kita lihat volume jalan nya. Jika perlu diperlebar silahkan jika tidak kita pelihara tetap di kondisi baik," ujarnya. (BinaMarga)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :