Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 26 January 2018

Lukas Enembe Pertanyakan Opini WTP Kabupaten Asmat

Lukas Enembe Pertanyakan Opini WTP Kabupaten AsmatJAYAPURA, PAPUA.US - Gubernur Papua Lukas Enembe mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Asmat dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan itu merujuk pada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di kabupaten itu, beberapa pekan lalu hingga menyebabkan puluhan anak dilaporkan meninggal dunia.

“Di Asmat ini selalu WTP terus dari tahun ke tahun. Tapi kerjanya apa, (berhasil meraih opini) WTP kok bisa (terjadi KLB campak dan gizi buruk) begitu. (Mestinya jika meraih) laporan WTP dari BPK RI, berarti semua harus berjalan bagus termasuk penanganan bidang kesehatan,” terang Lukas di Jayapura, Senin (22/1).

Masih dikatakan, setiap tahunnya pemerintah provinsi menurunkan anggaran yang sangat besar untuk membiayai penanganan bidang kesehatan di seluruh kabupaten, dari dana Otonomi Khusus (termasuk Asmat).

Oleh karenanya, Gubernur merasa bingung dengan cara kerja bupati yang dinilai belum maksimal dalam melakukan penanganan kesehatan di wilayahnya.

“Sekali lagi saya katakan dana kesehatan kita cukup besar di setiap kabuapten. Selain 15 persen dari dana Otsus yang diturunkan ke kabupaten, ada dana Kartu Papua Sehat (KPS), banyak rutin turun tapi kenapa bisa ada masalah seperti ini,” terang dia.

Kendati begitu, Lukas tak lantas menaruh beban kepada bupati setempat, sebab masih akan melihat keseluruhan aspek yang terjadi disana (Asmat,red).

“Apakah KLB campak dan gizi butuk terjadi karena kelemahannya ada di bupati, dinas kesehatan setempat ataukah petugas kesehatan tidak ada di lapangan?”.

“Makanya saya sudah perintahkan untuk mendata semua korban meninggal di Asmat. Baik mendata secara nama, alamat, keluarga lalu meninggalnya dimana. Semua data harus jelas,” terangnya.

Lukas juga membenarkan informasi kematian puluhan anak di Kampung Pedam, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang akibat diare, campak dan gizi buruk. Pihaknya sudah memerintahkan  instansi terkait untuk turun melakukan penanganan.

“Sebenarnya di seluruh Papua ada banyak orang Papua mati banyak karena penyakit semacam ini. Namun satu hal yang pasti setelah kita mendapatkan data kematian mengenai kematian di Asmat dan Pegunungan Bintang, pemeritah provinsi segera mengambil tindakan memberi bantuan kepada pemda setempat”.

“Kita juga akan panggil bupati setempat sekaligus mempertanyakan dana yang kita beri, dipergunakan untuk apa saja,” pungkasnya. (HumasPapua)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :