ASN Nakes RSUD Abepura Gelar Aksi Damai Tuntut Penonaktifan Direktur dan Audit Keuangan

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura menggelar aksi demonstrasi damai di halaman rumah sakit pada Selasa 27 Januari 2026. Aksi tersebut menyampaikan lima poin utama dalam pernyataan sikap mereka.

Para demonstran meminta Direktur RSUD Abepura dinonaktifkan atau diberhentikan sesuai pernyataan Gubernur Papua pada 7 November 2025. Mereka juga menuntut penyesuaian tarif layanan agar tidak memberatkan masyarakat, audit tata kelola sumber daya manusia dalam rekrutmen dan penempatan staf berdasarkan kompetensi bukan kedekatan pribadi, audit keuangan yang dianggap tidak transparan dan digunakan untuk kepentingan pribadi, serta penyelesaian pembayaran jasa layanan yang belum dibayarkan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur RSUD Abepura dr. Daisy C. Urbinas memberikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun media sosial resmi rumah sakit. Terkait tuntutan penonaktifan atau pemberhentian direktur, dr. Daisy menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh Gubernur Papua. 

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pihak RSUD Abepura tetap berkomitmen mendukung program strategis Gubernur Papua untuk menjadikan RSUD Abepura sebagai Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.

Mengenai tarif layanan, dr. Daisy menyebutkan bahwa hingga kini belum ditemukan komplain serius dari masyarakat sebagaimana yang dituntut dalam poin kedua. Untuk proses rekrutmen dan penempatan staf, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur mulai dari seleksi administrasi hingga seleksi lanjutan sehingga mendapatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan rumah sakit. Proses perekrutan tenaga kontrak juga dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada publik melalui media massa serta media sosial.

Terkait audit keuangan, dr. Daisy menyatakan bahwa audit dilakukan secara rutin dan terperinci, dengan yang terakhir pada bulan September dan November. Ia menilai tidak ada masalah dalam hal tersebut.

Direktur RSUD Abepura juga menyoroti para pendemo yang menurutnya merupakan ASN di rumah sakit tersebut namun tidak rajin bekerja. Ia menyebut aksi tersebut hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang tidak lebih dari 20 orang yang tidak lebih dari sekadar datang absen dan pulang tanpa melaksanakan tugas dengan baik. dr. Daisy menegaskan bahwa pihaknya tidak terpengaruh terhadap demonstrasi tersebut.

Aksi damai ini mencerminkan ketegangan internal di RSUD Abepura terkait tata kelola, transparansi, dan kepemimpinan. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Papua atau Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait tuntutan tersebut. Situasi di RSUD Abepura tetap kondusif meskipun aksi berlangsung, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus berjalan normal. (Kie)