Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 26 January 2018

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pantau Aktivitas Pers Jelang Pilkada 2018

 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pantau Aktivitas Pers Jelang Pilkada 2018JAYAPURA, PAPUA.US - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat saat ini sedang melakukan pemantauan di seluruh provinsi, terkait aktivitas pers jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur maupun bupati yang digelar serentak pada Juni mendatang.

Hal demikian disampaikan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Sasongko Tedjo, di Jayapura, dalam satu kesempatan, Kamis (25/1).

“Kita di pusat sedang memantau seluruh provinsi untuk menerima laporan terkait dengan aktivitas wartawan. Lebih khusus bagi pers yang terkait dengan tim sukses pada pasangan calon tertentu,” terang dia.

Dia akui, sampai dengan saat ini belum ada laporan masyarakat maupun lembaga terkait aktivitas pers di seluruh Indonesia yang terkait dengan salah satu pasangan calon gubernur maupun bupati dan walikota.

Hal itu, memperlihatkan bahwa sebagian besar pers baik secara kelembagaan maupun individu sudah mulai mengerti dan sadar dengan posisi sebagai jurnalis yang wajib netral dalam perhelatan Pilkada.

“Sebab memihak salah satu pasangan calon itu jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik wartawan. Sehingga siapa wartawan itu dia tidak boleh jadi tim sukses pasangan calon manapun,” kata dia.

Dia menambahkan, bila masih bersikukuh untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur maupun bupati dan walikota, dia menyarankan untuk segera cuti dari statusnya sebagai jurnalis ata wartawan.

“Karena sekali lagi, posisi pers selalu berada di tengah-tengah atau netral. Memang sebagai individu boleh berpihak tapi sebagai profesi apalagi yang bersangkutan terdaftar di PWI, saya tegaskan itu tidak dibenarkan,” pungkasnya. (HumasPapua)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :