Lukas Enembe Sambut Positif Kesepakatan Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Timika
pada tanggal
Wednesday 18 February 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut positif tercapainya kesepakatan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia soal rencana pembangunan industri pengolahan dan pemurnian atau "smelter" di Papua, tepatnya di Timika.
"Kami sambut baik kesepakatan yang telah dicapai untuk kepentingan integrasi pembangunan di kawasan industri Timika," kata Gubernur Lukas Enembe kepada Antara di Timika, Senin.
Pada Minggu (15/2), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dengan pihak Freeport maupun pemangku kepentingan di Papua menyepakati untuk segera membangun industri smelter di Timika.
Pembagunan industri smelter di Timika itu merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan kapasitas smelter nasional sebagaimana amanat UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
Lukas mengatakan sejak beberapa tahun lalu Pemprov Papua sudah menyiapkan perencanaan untuk pengembangan Timika menjadi kawasan industri.
Hal ini mendapat dukungan penuh dari Pemkab Mimika dibawah kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng yang telah membuka keran investasi di bidang pemurnian pasir sisa tambang (sirsat) atau limbah tailing, pembangunan smelter, pabrik semen dan lain-lain kepada para pengusaha Tiongkok.
"Sekarang tugas pemerintah daerah yaitu menyiapkan tim untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk terlibat dalam pembangunan kawasan industri di Timika," jelas Lukas.
Menurut dia, lokasi industri smelter yang akan dibangun di Timika tidak menjadi persoalan mengingat Pemkab setempat sudah menyediakan lokasinya.
Keseriusan Pemprov Papua untuk membangun industri smelter, katanya, juga didukung dengan penyertaan modal bersama dengan pihak investor.
"Uang juga harus kita siapkan. Saya sudah panggil bupati-bupati, mereka mendukung penuh hal ini," kata Lukas yang memprediksikan bahwa pembangunan industri smelter di Timika tersebut akan menghabiskan dana lebih dari Rp2 triliun.
Lukas menilai dukungan Pemerintah Pusat untuk membangun smelter di Timika, Papua menunjukkan komitmen yang serius dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua.
"Kunjungan kedua menteri sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang selama ini kita hadapi," ujar mantan Bupati Kabupaten Puncak Jaya itu.
Lukas menambahkan, industri smelter yang nantinya dibangun di Timika itu tidak saja dimanfaatkan untuk menampung produksi biji tembaga PT Freeport Indonesia, tetapi juga tambang-tambang lainnya yang akan segera dibangun di Papua.
Papua, katanya, sangat kaya dengan potensi pertambangan biji emas, tembaga dan lainnya seperti di Blok Kali Wabu, Jila dan masih banyak lainnya.
"Smelter ini bukan hanya untuk kepentingan pemurnian konsentrat Freeport, tapi juga lokasi tambang-tambang baru kita akan bangun. Makanya pemerintah harus membangun infrastruktur sehingga potensi-potensi tambang itu bisa dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," jelas Lukas. [Antara]
"Kami sambut baik kesepakatan yang telah dicapai untuk kepentingan integrasi pembangunan di kawasan industri Timika," kata Gubernur Lukas Enembe kepada Antara di Timika, Senin.
Pada Minggu (15/2), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dengan pihak Freeport maupun pemangku kepentingan di Papua menyepakati untuk segera membangun industri smelter di Timika.
Pembagunan industri smelter di Timika itu merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan kapasitas smelter nasional sebagaimana amanat UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
Lukas mengatakan sejak beberapa tahun lalu Pemprov Papua sudah menyiapkan perencanaan untuk pengembangan Timika menjadi kawasan industri.
Hal ini mendapat dukungan penuh dari Pemkab Mimika dibawah kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng yang telah membuka keran investasi di bidang pemurnian pasir sisa tambang (sirsat) atau limbah tailing, pembangunan smelter, pabrik semen dan lain-lain kepada para pengusaha Tiongkok.
"Sekarang tugas pemerintah daerah yaitu menyiapkan tim untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk terlibat dalam pembangunan kawasan industri di Timika," jelas Lukas.
Menurut dia, lokasi industri smelter yang akan dibangun di Timika tidak menjadi persoalan mengingat Pemkab setempat sudah menyediakan lokasinya.
Keseriusan Pemprov Papua untuk membangun industri smelter, katanya, juga didukung dengan penyertaan modal bersama dengan pihak investor.
"Uang juga harus kita siapkan. Saya sudah panggil bupati-bupati, mereka mendukung penuh hal ini," kata Lukas yang memprediksikan bahwa pembangunan industri smelter di Timika tersebut akan menghabiskan dana lebih dari Rp2 triliun.
Lukas menilai dukungan Pemerintah Pusat untuk membangun smelter di Timika, Papua menunjukkan komitmen yang serius dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Papua.
"Kunjungan kedua menteri sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang selama ini kita hadapi," ujar mantan Bupati Kabupaten Puncak Jaya itu.
Lukas menambahkan, industri smelter yang nantinya dibangun di Timika itu tidak saja dimanfaatkan untuk menampung produksi biji tembaga PT Freeport Indonesia, tetapi juga tambang-tambang lainnya yang akan segera dibangun di Papua.
Papua, katanya, sangat kaya dengan potensi pertambangan biji emas, tembaga dan lainnya seperti di Blok Kali Wabu, Jila dan masih banyak lainnya.
"Smelter ini bukan hanya untuk kepentingan pemurnian konsentrat Freeport, tapi juga lokasi tambang-tambang baru kita akan bangun. Makanya pemerintah harus membangun infrastruktur sehingga potensi-potensi tambang itu bisa dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," jelas Lukas. [Antara]