Saul Elopere Minta DPRP Tidak Ganggu Pembangunan Mako Brimob Wamena
pada tanggal
Monday 2 February 2015
KOTA JAYAPURA - Tokoh masyarakat Jayawijaya, Saul Elopere meminta Dewan Perwakilan Rakyat Papua tidak mencampuri pembangunan Markas Brimob di Wamena, yang sudah sejak 10 tahun lalu diimpikan masyarakat.
“Bapak bupati dan DPRD sudah setuju, dan kalau DPRP hanya memberikan supervise, tidak bisa mengatur pembangunan di Jayawijaya, DPR Pusat juga tidak bisa intervensi. Maka jangan mencampuri pembangunan di sana,”tegas Saul Elopere kepada wartawan di Mapolda Papua, Sabtu (31/1).
Menurut Saul Elopere, kehadian Brimob di Kabupaten Jayawijaya merupakan permohonan dari para tokoh masyarakat sejak 10 tahun yang lalu. Permintaan adanya brimob ini juga dikarenakan adanya pembobolan gudang senjata milik Kodim di Jayawijaya. “Nah dari sini, kami mulai takut, makanya minta dibangunnya markas Brimob di Jayawijaya,” kata dia.
Rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya, diakui Saul Elopere, sudah mendapat restu dari para Kepala Suku di Jayawijaya, yang siap menghibahkan tanah untuk lokasi pembangunan Markas Brimob. “Berapa-pun yang diminta untuk pembangunan Markas Brimob, kami sudah siapkan,” kata dia.
Menurut dia, Jayawijaya merupakan Kabupaten induk pemekaran 7 kabuapaten lainnya di wilayah Pegunungan Tengah. Dalam proses pemekaran tersebut, juga sempat mendapat pro-kontrak, hingga akhirnya terwujud.
“Kami sebagai tokoh di Jayawijaya, kalau terjadi gesekan di wilayah Pegunungan, maka proses pengamanan di lokasi bakal lama, dan kemudian biaya yang dikeluarkan Polda akan lebih besar. Kalau ada Markas di Jayawijaya, akan lebih hemat dan cepat,” tegasnya.
Mengenai permintaan pembangunan Markas Brimob di Jayawijaya ini, Saul Elopere mengaku sudah melaporkannya ke Kapolda Papua, Irjen (Pol) Yotje Mended an Wakapolda, Kombes (Pol) Rudolf Albert Rodja.
Selain melindungi masyarakat, Saul berpandangan keberadaan Mako Brimob di Jayawijaya, juga dapat menjadikan Jayawijaya sebagai Kotamadya di Pegunungan. Maka itu, kata dia, harus adanya Markas Brimob untuk memback up Polres-Polres diwilayah Pegunungan.
“Salah satu syarat menjadikan Kotamadya, perlu adanya Markas Brimob di sana. Nah ini merupakan arah kesana juga, supaya pembangunan di Jayawijaya lebih maju dan tentu saja, kedepan bisa berdiri sendiri sebagai Provinsi,” kata Saul.
Menanggapi kritikan mengenai pembangunan Mako Brimob, Saul mengharapkan kepada rekan-rekan anggota dewan di Provinsi maupun tokoh intelektual lainnya agar berhenti menghasut rakyat. “Ini bukan hanya sifatnya sementara, tapi harus tetap. Kalau bisa di Pegunungan lainnya ada Markas Brimob,” ucap dia. [pacificpost]
“Bapak bupati dan DPRD sudah setuju, dan kalau DPRP hanya memberikan supervise, tidak bisa mengatur pembangunan di Jayawijaya, DPR Pusat juga tidak bisa intervensi. Maka jangan mencampuri pembangunan di sana,”tegas Saul Elopere kepada wartawan di Mapolda Papua, Sabtu (31/1).
Menurut Saul Elopere, kehadian Brimob di Kabupaten Jayawijaya merupakan permohonan dari para tokoh masyarakat sejak 10 tahun yang lalu. Permintaan adanya brimob ini juga dikarenakan adanya pembobolan gudang senjata milik Kodim di Jayawijaya. “Nah dari sini, kami mulai takut, makanya minta dibangunnya markas Brimob di Jayawijaya,” kata dia.
Rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya, diakui Saul Elopere, sudah mendapat restu dari para Kepala Suku di Jayawijaya, yang siap menghibahkan tanah untuk lokasi pembangunan Markas Brimob. “Berapa-pun yang diminta untuk pembangunan Markas Brimob, kami sudah siapkan,” kata dia.
Menurut dia, Jayawijaya merupakan Kabupaten induk pemekaran 7 kabuapaten lainnya di wilayah Pegunungan Tengah. Dalam proses pemekaran tersebut, juga sempat mendapat pro-kontrak, hingga akhirnya terwujud.
“Kami sebagai tokoh di Jayawijaya, kalau terjadi gesekan di wilayah Pegunungan, maka proses pengamanan di lokasi bakal lama, dan kemudian biaya yang dikeluarkan Polda akan lebih besar. Kalau ada Markas di Jayawijaya, akan lebih hemat dan cepat,” tegasnya.
Mengenai permintaan pembangunan Markas Brimob di Jayawijaya ini, Saul Elopere mengaku sudah melaporkannya ke Kapolda Papua, Irjen (Pol) Yotje Mended an Wakapolda, Kombes (Pol) Rudolf Albert Rodja.
Selain melindungi masyarakat, Saul berpandangan keberadaan Mako Brimob di Jayawijaya, juga dapat menjadikan Jayawijaya sebagai Kotamadya di Pegunungan. Maka itu, kata dia, harus adanya Markas Brimob untuk memback up Polres-Polres diwilayah Pegunungan.
“Salah satu syarat menjadikan Kotamadya, perlu adanya Markas Brimob di sana. Nah ini merupakan arah kesana juga, supaya pembangunan di Jayawijaya lebih maju dan tentu saja, kedepan bisa berdiri sendiri sebagai Provinsi,” kata Saul.
Menanggapi kritikan mengenai pembangunan Mako Brimob, Saul mengharapkan kepada rekan-rekan anggota dewan di Provinsi maupun tokoh intelektual lainnya agar berhenti menghasut rakyat. “Ini bukan hanya sifatnya sementara, tapi harus tetap. Kalau bisa di Pegunungan lainnya ada Markas Brimob,” ucap dia. [pacificpost]