Aset SMA dan SMK Kabupaten di Papua Masih Amburadul
pada tanggal
Wednesday 30 January 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery menyebut aset SMA dan SMK di kabupaten amburadul alias tak jelas, hingga menyebabkan pengalihan tenaga pendidikan berikut asetnya sesuai amanat undang-undang, belum berjalan maksimal.“Kita bisa pastikan pengalihan aset SMA dan SMK ke provinsi belum dilakukan. Kenapa sampai kami belum tarik aset itu, karena berbagai tanah yang ada bangunan sekolah tak ada sertifikat. Sehingga sampai saat ini kami baru alihkan tenaga pendidik saja ke provinsi.”
“Namun hal ini sudah kami jelaskan di Depdagri untuk diketahui dan menjadi perhatian dari pemerintah pusat,” terang Hery, saat menerima aksi demo damai guru SMA/SMK yang menuntut pembayaran hak 2018, di Halaman Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.
Menurut Hery, bermasalahnya sejumlah aset SMA/SMK di kabupaten dan kota mesti segera diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat. Sebab jika dibiarkan maka upaya pengalihan ke provinsi tak akan terwujud sampai kapan pun.
“Ini memang menjadi kendala kita. Untuk itu, tetap kita imbau pemerintah setempat yang mesti pro aktif menyelesaikan. Sebab itu merupakan wilayah mereka,” terang ia.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, telah melaksanakan aturan penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi (amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam hal urusan pengelolaan pendidikan menengah). Dimana saat ini sudah dialihkan sekitar 228 SMA dan SMK 148 ke provinsi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda Papua memastikan proses pengalihan guru SMA/SMK dari kabupaten masih mencapai 95 persen. Belum tuntasnya proses pengalihan guru dikarenakan penyerahan data yang telat disampaikan oleh sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan.
“Pengalihan status guru SMA/SMK ke provinsi belum tuntas. Ini disebabkan beberapa kabupaten di wilayah pegunungan belum menyerahkan data guru kepada kami. Makanya kita terus kejar supaya lima persen sisa data dari guru yang belum diserahkan bisa segera disampaikan,” terang ia. (DiskominfoPapua)