Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Sunday, 14 April 2013

Gubernur Enembe Bubarkan Staf Khusus

KOTA JAYAPURA - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP.MH, secara resmi membubarkan staf khusus. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak-pihak yang  dapat mengatasnamakan staf khusus Gubernur Papua.

“Secara resmi saya bubarkan dan hentikan kegiatan mereka karena itu otomatis staf khusus gubernur tidak ada lagi,” tegas Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP.MH kepada wartawan, Jumat (12/04/2013).

Menurut gubernur, staf khusus tidak ada manfaatnya bagi Papua. Karena itu staf khusus yang selama ini mengatasnamakan PT. Freeport atau mengatasnamakan tim pemekaran jangan lagi membuat gerakan tambahan.

Sementara mengenai staf ahli Gubernur yang berasal dari eselon dua akan diatur kembali dengan baik walaupun akan dilakukan pergantian tetapi pergantian tersebut harus melalui mekanisme dan Baperjakat.

“Tidak boleh lagi ada yang melakukan gerakan tambahan. Kemudian semua orang yang lari ke Jakarta mengatasnamakan Papua kita hentikan. Hal ini sesuai perintah Presiden. Dengan demikian semua urusan ke Jakarta harus melalui satu pintu. Lewat gubernur, DPRP dan MRP,” tegasnya.

Selain itu, lembaga-lembaga resmi yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat ada di tangan gubernur. Ia menilai, banyaknya tim atau lembaga yang menghadap ke Jakarta selama ini merupakan penyebab orang Papua gampang dijual. Ia kembali menegaskan, kali ini tidak ada lagi yang boleh jalan sendiri-sendiri. “Kita harus satukan sikap bicara untuk Papua,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya sudah komunikasi dengan semua tingkatan yang ada di Jakarta, tidak boleh lagi ada yang jalan sendiri-sendiri ke Jakarta.

Untuk menangani urusan di Jakarta, ada orang yang ditugaskan di Jakarta melalui satu pintu  yakni pada sekretariat perwakilan Papua. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua akan memperkuat staf khusus kepresiden Papua yang ada di Jakarta. Dengan demikian, semua urusan Papua harus melalui sekretariat yang ada di Jakarta.

Hal tersebut telah disepakati oleh para bupati. Bagi bupati yang sepakat hal tersebut, Gubernur Lukas meminta segera bergabung  supaya tidak salah jalan jika ke Jakarta. “Karena selama ini sebenarnya orang di Jakarta sudah tidak suka kepada Papua. Terlalu banyak tim yang ke Jakarta,” tandasnya. [PapuaPos]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :