Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Saturday, 31 August 2013

Lukas Enembe Lantik 13 Pejabat Eselon II Provinsi Papua

KOTA JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe, kembali merombak jajaran kabinet Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. Sebanyak 13 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov  Papua dilantik Gubernur Lukas di Gedung Negara, Kamis (29/08/2013) lalu.

Pelantikan para kepala SKPD ini merupakan kedua kalinya. Sebelumnya pada 27 Mei lalu, Gubernur Lukas juga melantik 10 pejabat eselon II. Menariknya, dari 13 pejabat eselon II yang dilantik tersebut, mayoritas didominasi wajah baru. Sebagian besar merupakan pejabat yang berasal dari kabupaten-kabupaten.

13 Pejabat  yang dilantik  ini berdasarkan keputusan Gubernur Papua No. SK 821.2.3499 tanggal 29 Agustus 2013. Mereka yang dilantik adalah Yusuf Yambeyabdi ST MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, menggantikan Bambang Siswanto, Ir Bangun Supratman Manurung Master Plan sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, menggantikan Moses Melmambessy, Hery Dosinaen S.Ip sebagai Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, menggantikan Drs Elieser Renmaur.

Reky Douglas Ambrauw S.Sos, MS.i sebagai Asisten III bidang Umum Sekda Papua, menggantikan Waryoto, Ribka Haluk S.Sos, MM sebagai kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua, menggantikan Yohanes Safkaur, Suzana Dewijana Wanggai S.Pd, MSocSC sebagai Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, menggantikan pejabat sebelumnya Willem Itaar, Franscicus Xaverius Mote MS.i sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Papua, menggantikan Yohana Annie Rumbiak.

Sendius Wonda SH, MS.i sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan, menggantikan Alfons Sesa, Ir Jhon Dominggus Nahumury MS.i sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Papua menggantikan Melkias Monim, Juliana J.Waromi SE, MS.i sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua menggantikan Alex Masela, Septinus Hamadi S.Sos, MA sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua menggantikan Kaleb Warembay, Drs Frangky Wally sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua menggantikan Astiller Maharadja, Arkipus Kaise S.Sos sebagai Kepala Dinas Pengelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi Provinsi Papua menggantikan Kansiana Salle.

Gubernur menegaskan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk sementara ini tidak boleh mengambil keputusan apapun secara sendiri tanpa harus koordinasi dengan gubernur.

Dijelaskannya, pejabat esalon II yang dilantik sebanyak 10 orang yang terdiri dari mutasi mendatar dalam jabatan Esalon II A sebanyak 2 orang. Mutasi mendatar dalam jabatan sebagai IIB sebanyak 1 orang, mutasi mendatar Promosi dari Esalon IIB ke Esalon IIA sebanyak 3 orang. Promosi dari IIIA ke Esalon IIA sebanyak dua orang. Promosi dari Esalon IIIA ke Esalon IIB sebanyak 1 orang.

“Promosi pengangkatan kembali dalam jabatan Esalon IIA sebanyak 1 orang,”ungkapnya.

Berkenaan dengan program tahun 2013, para kepala SKPD dan para asisten lainnya harus tetap berpedoman pada visi dan misi gubernur Papua periode 2013 – 2018, yaitu mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk itu  gubernur meminta kepada para pejabat esalon II yang baru saja dilantik, harus mengikuti irama gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan visi dan misi. Selain itu juga memahami apa yang menjadi keinginan gubernur dan wakil gubernur, terutama para asisten yang baru dilantik.

“Kemudian hari ini kita juga melantik tiga orang putri Papua dan kita berharap kedepannya lebih banyak lagi putri Papua, untuk mengisi jabatan – jabatan strategis di Provinsi Papua,”harapnya.

Menurut gubernur, keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencapai suatu tujuan, ditentukan oleh mutu dan profesionalisme pegawai dan juga displin sebagai pegawai. Baik  dari sisi waktu pemanfaatan maupun penggunaan sumber daya yang ada, untuk kepentingan Negara dan masyarakat yang ditunjukkan kepada prestasi kerja.

“Saya berharap yang baru dilantik lebih mobile dan fleksibel, lebih mengabdi apa tugas dan fungsinya,”ujarnya.

Selain itu juga sebagai harapan dan  arahan kepada para pejabat yang baru dilantik, gubernur menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan satu kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Sehingga jangan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan. “Jadi ini kapan saja bisa diganti. Sebab jabatan ini bukanlah jabatan seumur hidup. Oleh karena itu jaga kepercayaan dan laksanakan tugas,”tegasnya.

Gubernur kembali menekankan bahwa birokrasi bukan hanya duduk dibelakang meja. Akan tetapi birokrasi yang fleksibel dan mobil, birokrasi yang melayani dan memahami tuntutan – tuntutan masyarakat. “Jangan konvensional, jangan didalam birokrasi itu kaku. Saya mau lembaga pemerintah, lembaga gubernur, harus dibuka akses seluas – luasnya, kepada setiap orang. Supaya mereka bisa memahami apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah,”katanya lagi.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja masing – masing. Meningkatkan mutu pengawasan dan melaksanakan pengawasan internal dengan sebaik – baiknya.

“Khusus untuk para Asisten dan biro yang baru dilantik, saudara adalah kaki tangan gubernur. Oleh karena itu saya harap saudara tanggap terhadap persoalan dalam menghadapi masyarakat,”sarannya.

Selain itu juga gubernur meminta agar para pejabat yang dilantik ini dapat melihat kondisi yang ada, dengan menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dan memberikan arahan kepada masyarakat.

Supaya pejabat yang baru saja dilantik tidak lepas dari tanggung jawab. Karena duduk di kantor gubernur itu menghadapi semua masalah.  “Jangan  hanya fokus pada satu bidang. Melainkan hadapi semua masalah,”sarannya lagi.

Selain itu, menciptakan dan mendorong adanya keselarasan dan kerjasama yang kondusif didalam unit kerja itu sendiri, maupun dengan baik segera secara bersama – sama dengan pihak yang terkait. Membangun sinergi dan kerjasama yang lebih kuat dan harmonis. Sekaligus memacu pemikiran dan ide – ide baru untuk merespon dan memecahkan berbagai persoalan dan tantangan baru yang mungkin terjadi.

Kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan baru dan dapat secepatnya melaksanakan tugas ditempat

“Saya percaya saudara sanggup melaksanakan tugas yang baru diemban dan bisa mengembangkan program – program sebagaimana yang diharapkan demi terwujudnya kesejahteraan menuju Papua Bangkit, Mandiri dan sejahtera,”pungkasnya. [PapuaPos| PapuaPos]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :