Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Monday, 10 March 2014

Saul Bomay Tolak Tuduhan Penembakan di Puncak Jaya sebagai Aksi Kriminal

KOTA JAYAPURA - Juru bicara tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/Napol) Organisasi Papua Merdeka, Saul Bomay menolak jika kasus penembakan yang terjadi di-sejumlah wilayah di tanah Papua, secara khusus di daerah pengunungan beberapa waktu lalu dikatakan sebagai tindakan kriminal.

“Gejola politik di Puncak Jaya itu resikonya memang bukan kriminal bersenjata dan lain sebagainya. Itu tidak pantas untuk dikatakan bahwa itu salah,”kata Saul Bomay saat bertandang ke redaksi Papua Pos,  Jumat (14/02/2014) sore.

Ditegaskannya bahwa, kasus–kasus yang terjadi di Papua semisalnya penembakan–penembakan yang terjadi di daerah pengunungan itu sebenarnya adalah masalah politik dan bukan masalah kriminal. Dan untuk menyelesaikan masalah politik itu kata Saul, Goliat Tabuni sebagai pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menyarankan untuk dilakukan pembahasan tentang hal itu.

”Jadi Golat itu punya niat baik bahwa minta perundingan dibawah pengawasan Negara ke tiga, jadi dia katakan bahwa pelaku yang dikorbankan orang Papua itu kelompok–kelompok seperti Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB ini harus duduk sama–sama baru dikaji secara hukum Pepera yang dilakukan apakah benar atau tidak,”katanya.

Ditambahkan juga bahwa Pemerintah Indonesia harus bisa membedakan masalah penembakan–penembakan yang terjadi di Papua selama ini. Menurut dia, semua itu terjadi bukan karena motif Kriminal melainkan karena masalah politik.

“Penguasa Negara jujur bahwa motifnya apakah ini motif kriminal atau politik, harus dibedakan. Kalau politik maka harus diselesaikan dengan cara penguasa Indonesia dan OPM harus duduk satu meja untuk perundingan segitiga baru bisa melahirkan solusi–solusi sebagaimana yang sudah dilakukan di provinsi Aceh,”ujarnya lagi.

Kata Bomay, Gubernur Papua, MRP, DPRP harus mendukung penyelesaian masalahan politik tersebut dengan cara membawanya untuk diselesaikan melalui mekanisme internasional denga jalur penyelesaian secara politik, bukan kriminal.

Menurut pandangannya dialong Jakarta–Papua bukan solusi pemecahan masalah di Papua, karena konsepnya adalah pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sementara masalah yang terjadi di Papua adalah masalah politik bukan soal makan dan minum.

“Harus mendesak SBY untuk menyelesaikan masalah Papua, sebelum masa jabatannya berakhir. SBY tidak boleh tinggalkan masalah ini untuk diwarisi lagi kepada anak cucunya,” demikian tegas Saul Bomay. [PapuaPos]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :