Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Tuesday, 23 June 2015

James Moffet dan Maroef Sjamsuddin Temui Presiden Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Freeport McMoran, James R. Moffet  dan Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin pada Senin (22/6) bertandang ke Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas soal perpanjangan kontrak Freeport. Sebelumnya, kabar dari internal Kementerian ESDM bahwa pertemuan itu membahas perpanjangan kontrak Freeport pasca 2021.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, Freeport memang sudah lama mengajukan courtesy visit kepada Presiden. "Tapi saya belum tahu membahas soal apa," jelas dia pada, Minggu (21/6).

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Daisy Primayanti juga mengaku belum mengetahui materi pembahasan dalam pertemuan Presiden dengan bos Freeport tersebut.

Hanya, Sudirman menegaskan, pertemuan itu tidak akan membicarakan hal teknis mengenai perpanjangan kontrak Freeport. Sebab, hal-hal teknis mengenai kontrak ini telah diserahkan ke Menteri ESDM. "Dalam pertemuan dengan investor manapun yang dilakukan Presiden adalah memberi arahan strategis. Hal hal teknis diserahkan kepada Menterinya," tandasnya.

Sementara itu mengenai perpanjangan kontrak, Menteri Sudirman menyebut, salah satu isu negosiasi adalah pembangunan smelter. Namun, ia membantah apabila pembangunan smelter Freeport tidak ada kemajuan. "Kalau dikatakan tidak ada kemajuan rasanya kurang tepat. Yang paling rumit adalah kesepakatan antara Pemda, dan Freeport untuk mendukung pembangunan smelter di Papua," jelasnya.

Sudirman mengklaim, sudah ada kesepakatan soal smelter yang akan dibangun oleh Pemda dengan mengundang investor China, dan Freeport berkomitmen memasok kondensat untuk smelter tersebut. "Yang di Gresik saya mendapat laporan banyak kemajuan; termasuk penunjukan kontraktor penyediaan dana dan kesepakatan yang hampir final dengan pihak penyedia lahan," katanya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menambahkan, pemerintah sudah siap menyampaikan presentasi soal rencana proyek smelter Freeport di Gresik.

Ia menambahkan, perkembangan pembangunan smelter Freeport saat ini memang baru menyampaikan persiapan dokumen. Namun, Pemerintah terus mengawasi kelanjutan persetujuan antara Freeport dengan Petrokimia Gresik dan Pemerintah Daerah Jawa Timur.

Sebelumnya pada Rabu (10/6), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan menyatakan pemerintah akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua selama 20 tahun.

Melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementrian ESDM Dadan Kusdiana, mengatakan, kepastian kelanjutan operasi menyusul persetujuan Freeport mempercepat perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021.

"Dengan perubahan KK menjadi IUPK ini, operasi Freeport bisa diperpanjang 20 tahun," kata Dadan.

Jika perubahan kontrak menjadi IUPK bisa dilakukan pada 2015, dengan diperpanjang 20 tahun, kontrak Freeport akan berakhir 2035. D

Menurut Dadan, pertimbangan pemberian kelanjutan operasi kepada Freeport setelah 2021 dikarenakan perusahaan tambang raksasa asal AS itu membutuhkan kepastian sebelum menggelontorkan investasinya.

Freeport berencana mengeluarkan investasi sebesar US$ 17,3 miliar yang terdiri atas US$ 15 miliar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta 2,3 miliar dolar untuk "smelter". Pengembalian investasi yang rencananya digelontorkan mulai 2015 itu baru bisa kembali jauh setelah kontrak Freeport habis pada 2021.

Dadan mengatakan, percepatan perubahan rezim pengelolaan tersebut merupakan terobosan hukum tanpa melanggar Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan perpanjangan operasi bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Menurut Dadan, Pasal 169b dalam perundangan tersebut menyebutkan, semua rezim KK harus diubah menjadi IUPK. Kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 dan sesuai undang-undang bisa mengajukan perpanjangan pada 2019. [Kontan/Kompas]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :