Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Wednesday, 28 October 2015

Pertemuan Jokowi - Obama Tidak Membahas Freeport

WASHINGTON (AS) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih Senin (26/10) waktu setempat. Namun dalam pertemuan tersebut tidak ada agenda membahas kelanjutan operasi PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini sedang beroperasi di Tanah Papua.

"Pemerintah Indonesia tidak akan membahasnya," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Minggu (25/10) di Blair House Washington, D.C. ketika ditanya apakah ada agenda pembahasan Freeport ketika Jokowi bertemu Obama.

Retno menegaskan, agenda pembahasan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama dinilai lebih luas dari sekedar masalah kontrak karya PTFI. Sebab pertemuan itu membahas semua program-program prioritas Indonesia - Amerika Serikat.

"Indonesia dan Amerika datang sebagai negara besar, kita bicara dengan negara besar, bila dua negara besar bertemu maka pembicaraannya selain mendapatkan manfaat bagi dua negara, juga bisa dirasakan untuk dunia. Maka masalah politik, ekonomi, budaya dibahas, program presiden, ekonomi jadi prioritas," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said juga menegaskan, dalam kunjungan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri ke Amerika Serikat, tidak ada agenda khusus bertemu dengan petinggi Freeport McMoRan. Inc yang merupakan induk usaha PTFI.

"Tidak ada agenda khusus bertemu pihak Freeport dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Washington DC, Amerika Serikat," kata Sudirman.

Isu kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia di Papua sedang hangat diperbincangkan. Perusahaan asal AS ini mengajukan permohonan kelanjutan operasi tambang emas, perak dan tembaga di Grasberg di Papua hingga 2041.

Namun, harusnya pengajuan permohonan tersebut paling cepat bisa dilakukan pada 2019, atau 2 tahun sebelum kontrak Freeport berakhir pada 2021.

Alasan Freeport meminta kelanjutan operasi lebih cepat, karena Freeport siap menggelontorkan dana US$ 17 miliar untuk mengembangkan tambang bawah tanah (underground) dan penambahan kapasitas pabrik smelter. Bila tidak ada kepastian kelanjutan operasi, maka Freeport tidak akan menggelontorkan dana investasinya tersebut di Indonesia. [Detik]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :