Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Saturday, 28 November 2015

DPRD Minta Pro NKRI dan OPM Tidak Manfaatkan Momen 1 Desember

KOTA JAYAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta kepada warga Papua yang tergabung dalam kelompok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar tidak mempolitisir moment 1 Desember 2015 untuk kepentingan yang berpotensi menimbulkan kericuhan yang merugikan kembali masyarakat Papua.

Menurut Anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa, moment 1 Desember kerap diperingati sebagian masyarakat Papua sebagai hari berdirinya OPM. Namun,  ia juga mengharapkan agar tidak membuat masyarakat Papua yang lain cemas dan tak nyaman dalam beraktivitas.

“Moment 1 Desember jangan dijadikan sebagai hari untuk ribut atau saling tuding menuding. hingga berujung penyengsaraan rakyat Papua sendiri,” kata Laurenzus Kadepa saat ditemui di Kantor DPR Papua, Kamis (26/11).

Kepada aparat keamanan, Laurenzus Kadepa juga minta agar tidak mencap tanggal 1 Desember sebagai hari yang mengganggu stabilitas keamanan, hingga berujung pada penembakan, karena stigma yang berbeda dengan pemerintah Indonesia.
Permintaan serupa juga dialamatkan kepada pihak kelompok OPM yang mengklaim bahwa 1 Desember merupakan hari Kemerdekaan.

“Kami minta itu agar stop melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu aktivitas umum, kegiatan yang anakis yang sifatnya merugikan aktivitas orang lain,” tekanya dia.

Laurenzus pun menyarankan agar moment 1 Desember dipandang secara wajar dan biasa-biasa, tanpa perlu mengheboh-hebohkan.

“Itu hanya orang-orang yang berkepentingan yang menghebohkan bahwa 1 Desember itu sangat berbahaya dan akan terjadi segala macam lainnya. Itu biasa saja, hanya orang-orang berkepentingan yang mengatakan bahaya, atau akan dilakukan pengibaran Bendera,” ujarnya.

Soal adanya pelaksanaan ibadah syukur 1 Desember ? Laurenzus menyatakan bahwa sepanjang tidak merugikan aktifitas masyarakat umum, pelaksanaan ibadah tak dipermasalahkan. “Kita tidak bisa membatasi jika jalannya ibadah berjalan baik-baik saja, tapi saya minta tidak mengundang emosional masyarakat, sehingga berujung pada penembakan, yang akhirnya jatuh korban,” pintanya. [PasificPos]
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :