Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Wednesday, 23 November 2016

Presiden Joko Widodo Wajib Tekan Freeport Indonesia Implementasi Program Masyarakat Asli

TIMIKA (MIMIKA) - Tokoh masyarakat Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin meminta Presiden Joko Widodo agar terus mendorong PT Freeport Indonesia lebih serius dalam mengimplementasikan program-program affirmasi atau keberpihakan kepada masyarakat asli.

Ditemui Antara di Timika, Rabu, Yopi mengatakan semenjak terpilih menjadi Presiden RI, Joko Widodo secara tegas telah menyatakan bahwa Freeport harus lebih banyak melakukan kebijakan-kebijakan dan program-program keberpihakan kepada masyarakat asli yang punya hak ulayat di sekitar daerah pertambangan di Tembagapura, Mimika, Papua.

"Menurut penilaian kami, hingga sekarang apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi itu belum sepenuhnya dilakukan oleh Freeport," kata Yopi.

Ia mengatakan banyak peluang dan kesempatan usaha yang bisa diberikan oleh Freeport kepada putra-putri asli Papua guna mendukung kelangsungan operasionalnya di Papua.

"Tidak usah yang besar-besar. Contoh yang paling kecil, mungkin orang Papua bisa menjadi suplier kertas, pensil, sandal, sayur-mayur, ikan, beras ke Freeport. Tidak perlu usaha yang besar yang berhubungan dengan kor bisnis karena tentu itu membutuhkan modal yang sangat besar," jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 itu berharap dengan semakin banyaknya putra-putri asli Papua sekitar tambang yang diberikan peluang berusaha oleh Freeport maka kelak mereka bisa menjadi wirausahawan yang sukses.

"Saya berharap hal ini bisa didengar oleh Bapak Jokowi karena kebijakan affirmatif yang selama ini dicanangkan Presiden Jokowi belum sepenuhnya terealisasi, terutama di Freeport," ujarnya.

Menurut dia, kenyataan yang terjadi selama puluhan tahun, justru peluang-peluang usaha itu diberikan kepada orang lain di Jakarta, Surabaya bahkan di luar negeri, bukan kepada putra-putri asli Papua sebagai pemilik hak ulayat atas wilayah pertambangan Freeport.

Biaya operasional Freeport yang sangat besar mencapai triliunan rupiah setiap tahun itu, katanya, justru bukan mengalir dan terserap ke masyarakat Papua, tapi ke daerah-daerah lain bahkan ke negara-negara lain.

"Saya kira ini menjadi tanggung jawab besar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru. Ini harapan kami orang Papua, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting untuk perjalanan Freeport ke depan," ujar Yopi.

Setelah lebih dari sembilan bulan jabatan presiden direktur PT Freeport Indonesia vakum pascapengunduran diri Maroef Sjamsoeddin, kini jabatan orang nomor satu di lingkungan PT Freeport Indonesia tersebut dipercayakan kepada Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI AU. (antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :